SERANG, (KB).- Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI Adi Lukmasono mengingatkan masyarakat, agar berhati-hati dengan petugas sensus gadungan yang biasa bergentayangan saat kegiatan sensus. Masyarakat berhak menolak jika petugas sensus tersebut, tidak bisa menunjukkan indentitas dan surat tugas.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Utama BPS RI Adi Lukmasono usai menghadiri peluncuran Sensus Penduduk 2020 Kabupaten Serang di Lapangan Tenis Indoor, Pemkab Serang, Kamis (23/1/2020).
Namun, dia juga mengingatkan masyarakat dapat disanksi jika kedapatan menolak petugas sensus. Hal tersebut dikarenakan ada sanksi hukum bagi mereka yang menolak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
"Di dalam UU statistik ketika petugas datang untuk mendata dan (responden) menolak ada sanksi hukum. Responden wajib merespons petugas yang datang. Boleh ditolak kalau tidak menunjukkan identitas dan surat tugas," katanya.
Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Utama BPS RI Adi Lukmasono, Kepala BPS Kabupaten Serang Indra Warman, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, Wakil Bupati Pandji Tirtayasa, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, para kepala OPD, camat dan para kepala desa, serta siswa-siswi SMAN 1 Ciruas.
“Masyarakat juga berhati-hati ketika menerima petugas sensus. Sebab, di masa sensus biasanya ada oknum yang berpura-pura menjadi petugas, padahal bukan untuk melakukan sensus, namun meminta hal lain. Makanya, kami selalu sosialisasi di media televisi terkait tahapan sensus, supaya petugas berpartisipasi, orang yang didata juga tahu siapa yang mendata," ujarnya.
Ia menuturkan, sensus penduduk tahun ini terdapat 400.000 petugas. Para petugas tersebut, akan dilatih lebih dulu sebelum terjun ke lapangan untuk melakukan survei.
"Petugas ke lapangan akan dilatih dulu bagaimana mengisi, terus ada tes juga layak enggak untuk survei. Kalau ciri-ciri petugas itu pakai rompi, ada identitas, surat tugas. Terus dibekalin tas juga dan itu akan disosialisasikan di media juga," ujarnya.
Ia menuturkan, untuk sensus tahun ini akan dilakukan dengan dua cara, yakni online dan manual. Untuk online akan dilakukan pada Sabtu (15/2/2020) sampai Selasa (31/3/2020), sedangkan manual atau wawancara akan dilakukan pada Rabu hingga Jumat (1-31/7/2020).
"Kalau untuk online sasarannya penduduk yang melek IT. Tapi, karena sensus tidak boleh ada yang terlewat, maka bagi yang belum isi online akan disisir pada Juli oleh petugas. Mereka akan datang ke tiap rumah dan melakukan wawancara, ada yang bawa tablet ada yang pakai kuisioner. Untuk Kabupaten Serang diharapkan pakai tablet, karena asumsinya di sini semua orang bisa akses," ucapnya.
Ia memastikan, data yang diperoleh dari sensus harus riil. Oleh karena itu, dia berharap, masyarakat memberikan informasi yang benar dan akurat.
"Kalau tidak tepat, maka data akan tidak akurat," tuturnya.
Target 20 persen
Kepala BPS Kabupaten Serang Indra Warman mengatakan, untuk sensus online ditargetkan bisa mencapai 20 persen partisipasinya. Oleh karena itu, pihaknya dalam melaksanakan sosialisasi harus tepat sasaran, yakni di kalangan ASN, siswa-siswil, dan daerah industri.
"Kalau perdesaan kami maklum pemahaman gunakan internet kurang," katanya.
Ia menuturkan, untuk sensus online tidak perlu petugas,sebab dilakukan secara mandiri, sedangkan untuk manual petugas akan datang ke rumah masing-masing responden.
"Karena, wilayah kami luas butuh 2.200 petugas, akan direkrut Mei secara terbuka, kemudian dilatih Juni dan bertugas Juli," ucapnya.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah bersyukur, daerahnya dipilih untuk menjadi penyelenggara peluncuran sensus penduduk 2020 pertama di Indonesia.
"Ini merupakan apresiasi untuk kami dan tentunya seluruh jajaran sampai desa diundang di sini dan kami siap mengawal sensus penduduk yang akan dimulai Februari sampai Maret," ujarnya.
Ia berharap, sensus akan menghasilkan data yang akurat. Sebab, keberadaan data akurat sangat penting untuk pemerintah daerah sampai pusat untuk menentukan program yang tepat sasaran.
"Karena, Indonesia menuju satu data. Mudah-mudahan nanti data kemiskinan, data lainnya banyak yang sering jadi dasar buat program, kami sambut baik satu data ini, supaya tidak ada simpang siur lagi. Nanti dalam satu data kami bisa lihat semua dengan data yang sama," tuturnya. (DN)*