SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan melibatkan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di wilayahnya untuk membantu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang menyelesaikan sensus penduduk secara dalam jaringan (Daring) atau online tahun 2020.
Hal itu dikarenakan BPS batal merekrut 3.000 petugas sensus akibat dialihkannya sebagian besar anggaran sensus untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya melakukan video conference bersama BPS dan seluruh camat di Kabupaten Serang terkait evaluasi sensus penduduk online. Dalam rapat itu BPS menyampaikan bahwa anggaran untuk turun ke lapangan ada pengalihan untuk Covid-19. Sehingga BPS minta dibantu upaya pemkab untuk sensus penduduk online tersebut.
"Tadi saya komunikasi dengan beberapa camat, ada rencana aksi yang akan dilakukan dibawah. Di desa banyak masyarakat yang tidak familiar dengan gadget, karang taruna, RT/RW yang masih muda familiar dengan gadget dijadikan pendamping. Tadi saya minta setiap hari RT tangani lima KK (Kepala Keluarga) saja dari lima ribu RT ini dua Minggu kedepan akan ada progres signifikan. Terus saya bilang ke Kadisdikbud bahwa guru harus diperankan optimal, guru misal bisa bantu berapa KK," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui usai acara video conference bersama BPS dan Camat Se Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, Kamis (14/5/2020).
Tatu mengatakan, sampai saat ini capain sensus penduduk baru diangka 91.844 jiwa atau 23.316 kepala keluarga. Padahal BPS menargetkan minimal sensus online bisa mencapai 20 persen.
"Karena kondisi pandemi ini menjadi kendala sensus yang dijalankan,” katanya.
Tatu mengatakan, waktu sensus daring diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Setelah lebaran akan dievaluasi masing masing kecamatan dapat berapa. Camat harus koordinasi dengan kepala desa untuk memanage para RT di desa.
“(Sensus dengan) Wawancara terakhir kalau sudah upaya maksimal online dan ada yang mentok baru di sapu wawancara. Karena untuk wawancara juga anggaran dialihkan ke Covid, tapi kita tidak bisa stagnan tidak gerak sama sekali. Perangkat pemda ini kita optimalkan," tuturnya.
Sementara, Kepala BPS Kabupaten Serang Indra Warman mengatakan, sebelumnya pihaknya akan merekrut 3.000 petugas sensus dan akan dibayar honornya. Akan tetapi pihaknya batal merekrut akibat anggaran yang ada sebagian besar dialihkan pada penanganan Covid-19.
"Kalau angka sensus online 2020 secara nasional tadinya Rp 4 triliun, terus sekitar Rp 3 triliun di alihkan ke Covid -19. Tinggal Rp 1 triliun, itu yang menyebabkan BPS harus mengubah tata kelola sensus penduduk baru," ujarnya.
Ia mengatakan, dengan adanya pemotongan anggaran sensus secara nasional yang cukup besar yang tadinya bagi masyarakat yang tidak bisa online dijanjikan akan didatangi menjadi tidak bisa.
"Kemungkinan enggak bisa (mendatangi) karena dananya ditarik. Sehingga SP (Sensus Penduduk) wawancara kemungkinan tidak bisa dilakukan," ucapnya.
Indra mengatakan, walau ada pemotongan signifikan, pihaknya tetap ingin pelaksanaan sensus penduduk bisa tuntas tahun ini. Sebab jika dilanjutkan tahun depan kurang baik, sebab akan ada jarak sehingga data tidak up to date. Namun karena sudah tak ada anggaran untuk honor petugas, maka pihaknya akan meminta bantuan RT untuk pendampingan.
"Harusnya berlanjut, jadi diusahaakn tahun ini tapi fokus ke online dulu, kita sedang pikirkan bagaimana sensus jalan cuma dengan cara bagaimana yang mengikat, kalau rekrut petugas enggak mungkin, kita optimalkan RT mudah mudahan ada honor untuk RT berkoordinasi," tuturnya.
Bagi para RT tersebut, nantinya akan dilakukan breafing online tentang pendampingan tersebut. Giat itu akan dibantu oleh pusdiklat BPS secara online.
"Karena pertimbangan physical distancing, terus enggak ada biaya kalau harus dikumpulkan. Jadi kemungkinan materi diberikan secara online lewat WhatsApp. Sekarang kita akan inventarisir RT. Itu rencana ditengah keterbatasan biaya dan kondisi yang tidak aman," ucapnya.
Ia mengapresiasi hasil rapat bersama bupati tersebut yang dinilai menghasilkan langkah kongkrit. Dimana bupati menugaskan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memantau progres di desa. (DN)*