SERANG,(KB).- Rumah Kepala Desa Sangiang Kecamatan Mancak dan Kantor Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo digeruduk ratusan warga, Jumat (15/5/2020). Kedatangan ratusan warga tersebut karena kesal adanya pembagian Bantuan Sosial Tunai (BST) dari kementrian sosial yang dinilai tidak adil dan tidak merata.
Informasi yang dihimpun Kabar Banten, sebelum ibadah shalat jumat, ribuan warga mendatangi kantor Desa Carenang Udik, Kecamatan Kopo. Mereka kemudian melakukan kerusuhan di lokasi.
Kepala Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo Apendi mengatakan, warga melakukan pengrusakan pembakaran sopa pintu segala macam.
"Intinya ngamuk kantor desa diacak acak pembukuan itu. (Warga yang datang) banyak sekali enggak kehitung ada ribuan, (aparat desa) enggak ada terluka aman semua. Cuma ATK saja pintu kantor engak bisa dipake," ujar Apendi, Jumat (15/5/2020).
Ia mengatakan, pemicu kerusuhan berawal dari pendataan penerima BST. Sebelumnya se Kabupaten Serang diinstruksikan untuk mendata lagi calon penerima manfaat.
"Kita menginstruksikan ke RT dalam waktu dua hari karena dikejar waktu katanya kita masukin data semuanya 1.147. Pas keluar data dapat BST cuma 53 KK (Kepala Keluarga), ternyata itu data yang 53 bukan data yang baru masuk ternyata data itu mungkin kalau dianalisis data 2014. Karena ada beberapa warga yang sudah almarhum masih muncul. Itu polemik disitu," ujarnya.
Apendi mengatakan, dari sekian banyak desa di Kopo, hanya desanya saja yang menerima paling sedikit yakni 53 KK. Sedangkan desa lain rata rata 400 KK bahkan ada yang 1.000 KK lebih.
"Makanya mau ngomong apa itu kan keputusan pusat. (Kalau dari 53 KK) Ada orangnya, yang meninggal yang belum diambil juga ada karena harus ada prosedur lagi ada pengajuan dari ahli waris. Makanya saya ngomong ke sekdes kalau tahap kedua data itu belum berubah daripada risiko lebih baik jangan dibagi. Adapun konsekuensi saya menghadap ibu bupati," tuturnya.
Kemudian dalam kerusuhan tersebut, pihaknya juga sempat menampung aspirasi masyarakat yang mana bantuan dari dana desa sebesar 30 persen jika dibagi Rp 600 ribu per KK hanya kebagian 135 KK. Kondisi ini pun sudah memunculkan riak riak polemik.
"Ini sudah muncul wacana keinginan masyarakat gak usah seperti itu pak lurah mending dibagi saja yang Rp 242 juta dari 30 persen itu dibagi rata saja. Kita kalau mengacu dibagi rata nanti disalahkan lagi oleh pusat menyalahi aturan. Makanya dilema. Intinya saya ingin ada perubahan data yang kemarin baru masuk itu yang dipake," ucapnya.
Pihaknya pun kini sedang melakukan komunikasi dengan APDESI Kabupaten Serang, sebab masalah ini bukan hanya terjadi di desanya. Ia ingin tahu seperti apa solusi kedepannya agar tidak terjadi polemik serupa.
"Seperti apa kedepannya. Makanya masih tunggu ketua APDESI kecamatan seperti apa nanti arahnya kemana. Kalah menang tidak ada perubahan pasti gitu terus," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Staf Desa Carenang Udik Kecamatan Kopo Dede Ulum mengatakan. Menurut dia jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan desa.
"Itu data bukan diambil data yang diajukan oleh desa. Tapi data yang sudah ada di Kemensos atau dinsos. BST itu kewenangan Kemensos bukan kewenangan desa. Data tersebut data yang sudah ada di DTKS," ujarnya.
Ia berharap masyarakat desa semuanya bisa mendapatkan bantuan tersebut. Kemudian bisa disalurkan secara tepat sasaran.
"Masyarakat sekarang tahunya itu bantuan Covid-19. Mohon dibantu agar pemda tahu kondisi masyarakat dibawah. Alhamdulillah tadi enggak ada yang terluka," katanya.
Sementara, Kepala Desa Sangiang Kecamatan Mancak Asep Saeful Rahman mengatakan, warga datang ke rumahnya sekitar pukul sembilan malam atau selepas melaksanakan shalat tarawih, Kamis (14/5/2020).
"Plus minus ada 300 orang. Kalau warga kerumun tidak lama sekitar jam 10 malam ada yang sebagian pulang ada juga yang lanjut diskusi," ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).
Asep mengatakan, kedatangan mereka berkaitan turunnya bantuan sosial tunai dari Kemensos yang dibagikan lewat PT POS dinilai tidak adil.
Sebelumnya Desa Sangiang mengusulkan 549 KK penerima bantuan, kemudian setelah diverifikasi ada kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan hanya keluar angka 501 KK. Akan tetapi dari jumlah itu, yang turun dari PT POS hanya 50 KK. Setelah dibagikan masyarakat yang tidak kebagian mendatangi rumah kepala desanya.
"50 KK ini hanya bisa digunakan 42 KK karena ada yang sudah meninggal, pindah, ada juga satu orang yang pas diantar kartunya sudah bukan domisili desa kami. Tapi datanya masih masuk, kami bingung juga. Kalau yang meninggal belum lama bisa diambil oleh ahli waris gunakan KTP yang terpenting tercantum di KK. Kalau meninggal sudah lama terus tidak ada di KK sulit diambil," ucapnya.
Menurut dia, tidak adilnya bantuan yang turun tersebut karena digunakannya dua basis data yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS. Untuk DTKS basis data diambil langsung dari Kemensos dan tidak diketahui data tahun berapa. Sedangkan untuk data non DTKS basis data diambil dari usulan desa melalui dinsos Kabupaten Serang. Sehingga ada dua basis data yang digunakan untuk dasar bantuan Kemensos tersebut.
"Kalau pendataan faktual dari desa sebetulnya kesalahannya bisa diminimalisir. Ini basis data ada dari Kemensos langsung dan disandingkan dengan dari bawah jadi ngaco ada yang sudah meninggal," ucapnya. Jika kejadian serupa kembali terulang, pihaknya hanya bisa memberi pemahaman pada masyarakat. Kondisi ini cukup memberatkan.
"Kira kira lumayan kami dipaksa bersabar hadapi masyarakat. Karena mereka tidak salah sudah tahu berita dari tv dan Medsos. Akhirnya masyarakat merasa kok saya enggak kebagian. Harusnya saya kebagian," katanya.
Seorang warga Desa Sangiang Kecamatan Mancak Wati membenarkan jika kedatangan warga ke rumah kades tersebut berkaitan tidak adilnya pembagian BST.
"Jadi yang diambil cuma dua orang tiga orang empat orang enggak merata. Jadi yang saya tahu semalam kenapa yang cukup kok dapat, yang miskin benar benar mungkin beli beras seliter aja enggak bisa gak dapat. Teman saya saja yang satu kelas dulu punya mobil motor dia dapat. Makanya semua pada demo kita, enggak adil semuanya," ujarnya.
Ia mengatakan, masyarakat menginginkan pembagian BST dilakukan secara merata baik yang miskin atau kaya sama saja. Namun jika memang tidak dapat, lebih baik sekalian semua tidak diberikan. Disinggung soal proses pendataan, Wati mengatakan, sebelumnya warga termasuk dirinya diminta mengumpulkan kartu keluarga oleh desa melalui RT.
"Kemarin itu kartu KK diminta sama desa, katanya mudah mudahan dapat. Ya udah enggak apa apa itu (kata) RT saya," ucapnya. (Dindin Hasanudin)*