SERANG, (KB).- Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Benyamin Benu mengatakan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Hal itu sesuai lingkung kewenangan yang tercantum dalam Undang-undang (UU) No 23 Tentang Pemerintahan Daerah. “Jadi sesuai amanat UU RI tersebut, program pengendalian penduduk dan KB wajib didukung (back-up) pemda. Pertanyaannya sudah kah pemda melakukannnya, atau sekadar belas kasihan saja,” kata Benyamin saat Sosialisasi dan Diseminasi Tentang Lingkup Tanggung jawab Bidang Pengendalian Penduduk bagi OPD pengendalian penduduk dan KB provinsi dan kabupaten/kota di Hotel Mahadria, Rabu (7/3/2018). Menurut dia, dukungan pemda sangat penting mengingat lingkup tanggung jawab pengendalian penduduk dan KB, pelaksana programnya ada di kabupaten/kota. “Provinsi hanya punya lingkup pada pengembangan desain, pemetaan dan sinkronisasi program,” katanya. Oleh karena itu, kata dia, OPD pengendalian penduduk dan KB di kabupaten/kota harus aktif mengusulkan rencana program tersebut sehingga masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Diketahui, sejumlah kabupaten/kota yang akan memasuki masa akhir jabatan kepala daerah yakni Kota Serang pada 5 Desember 2018, Kabupaten Lebak pada 15 Januari 2019, Kabupaten Tangerang pada 22 Maret 2019 dan Kota Tangerang 24 Desember 2018. “OPD harus aktif komunikasi dengan pihak Bappeda supaya dimasukkan dalam RPJMD dan RKPD. Ini cantolan hukum supaya dianggarkan dalam APBD,” kata Benyamin. Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Banten Aan Jumhana Mulyana mengatakan persoalan kependudukan merupakan isu global yang harus menjadi perhatian bersama bukan hanya BKKBN. “Sekarang akan digelar hajatan pesta demokrasi pilkada serentak 2018, pileg dan pilpres 2019. Isu kependudukan dan KB harus masuk dalam kebijakan,” katanya.(Ridwan/Job)*