SERANG, (KB).- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan, Banten merupakan sebuah provinsi yang sangat strategis dan memiliki potensi besar. Namun, program pembangunan di Provinsi Banten harus berkesinambungan. Hal tersebut disampaikan Mendagri saat memberikan sambutan pada rapat paripurna istimewa agenda peringatan HUT ke-18 Provinsi Banten, di Gedung DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Kamis (4/10/2018). Hadir dalam paripurna, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Andika Hazrumy, sejumlah kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, tokoh masyarakat, pejuang pendiri provinsi, serta para kepala OPD. “Banten merupakan sebuah provinsi yang sangat strategis dengan segala potensi yang ada di dalamnya mulai dari kawasan industri terbesar, daerah transit pulau Sumatera, kebudayaan, dan wisata.Oleh karena itu, penting program pembangunan yang berkesinambungan. Suksesnya sebuah provinsi itu ada 4, yaitu mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. Dia juga mengingatkan kepala daerah di Provinsi Banten mencermati area-area rawan tindak pidana korupsi. Area tersebut antara lain proses perencanaan anggaran, dana hibah bansos, hingga dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). “Kepala daerah, area rawan korupsi tolong cermati dengan baik. Mulai dari perencanaan anggaran antara pemerintah daerah dengan DPRD, dibahas dengan baik. Harus sesuai mekanisme yang ada, menyerap memperjuangkan, menyalurkan aspirasi masyarakat sekecil apapun,” ujar Tjahjo. Menurutnya, beberapa area rawan korupsi yaitu penyaluran dana hibah dan bansos, dana BPJS, retribusi pajak, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, area rawan korupsi merupakan salah satu dari empat tantangan bangsa selain radikalisme, narkoba, dan ketimpangan sosial. “Saya sudah keluarkan, membolehkan kembali dana hibah. Tapi harus selektif jangan di-markup, dipotong. Itu untuk masyarakat. Kepada kepala daerah jangan main-main dengan dana BPJS. Pak Kajati, Kapolda, Kapolres tangkap saja kalau ada oknum yang memanfaataatkan, yang memainkan dana BPJS. Itu untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya tegas. Dalam sambutannya, Tjahjo juga mengulas tentang semangat para pejuang pendiri Provinsi Banten yang memiliki cita-cita menjadi daerah yang maju dan sejahtera rakyatnya.“Awal pendirian Provinsi Banten ini semangat para pejuang ingin pembangunan Banten maju agar tidak tertinggal dengan Jabar dan khususnya DKI Jakarta. Kemudian, mempercepat dan meningkatkan kesejhteraan masyarakat,” tuturnya. Menurutnya, sektor pendidikan menjadi titik awal menuju Banten yang semakin modern dan maju.“Akan tetapi, tidak boleh meninggalkan identitas dan jati diri Provinsi Banten sebagai bagian dari masyarakat adat, agama, budaya, yang harus terus dipertahankan. Saya salah satu saksi pendirian provinsi ini,” ucapnya. Mendagri juga menanggapi soal keinginan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan. Mendagri kemudian teringat dengan pidato Presiden RI pertama Ir. Soekarno. “Saya mengutip pidato Bung Karno. Bahwa setiap pemimpin, setiap manusia harus punya impian. Karena dia punya impian, dia punya imajinasi maka dia mampu menyusun konsep-konsep. Dengan konsep-konsep itu dia mampu melaksanakan kerja untuk membangun bangsa negara dan daerah,” ujarnya. Menurut Mendagri, keinginan gubernur tersebut merupakan tekad untuk membangun Banten.“Tadi gubernur punya keinginan pendidikan dan kesehatan gratis, mempercepat sarana infrastruktur, ekonomi, sosial. Makanya tadi bertekad pendidikan gratis. Saya kira itu impian dari seorang Wahidin dalam rangka ingin mambangun Banten,” ujarnya. Melakukan perubahan Sementara, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, HUT ke-18 Provinsi Banten menjadi momentum untuk merenung ulang. “Merenung ulang, sesungguhnya apa yang diperjuangkan pejuang. Ingin menyejahterakan masyarakat Banten. Saya bersama Andika melakukan perubahan-perubahan yang punya arti. Kita jangan buang-buang waktu, bahwa kita punya pemikiran yang sama untuk membangun Banten sebagaimana yang dicita-citakan para pejuang,” tuturnya. WH menuturkan, Banten memiliki potensi luar biasa dari segi ekonomi sosial dan politik. Salah satunya, nilai investasi Banten yang berada di urutan 3 se-Indonesia yang menurutnya mengindikasikan bahwa investor sangat tertarik di bumi Banten. “Kemudian kita mencanangkan pembangunan jalan, masih rusak 164 km. Kita targetkan 2 tahun, paling lambat 3 tahun,” ujarnya. Pada kesempatan itu, WH kembali mengatakan akan terus memperjuangkan agar pendidikan dan kesehatan gratis terwujud. “Pendidikan gratis bagi SMA/SMK, walaupun di lapangan masih ada (tidak sepenuhnya). Pembangunan pendidikan ketika diserahkan ke provinsi kita sudah mulai pembangunan sekolah, sarana pendidikan. Saya mengajukan ke menteri, ke presiden bahwa saya ingin membebaskan (biaya pendidikan dan kesehatan). Akan saya perjuangkan,” ujar mantan Wali Kota Tangerang periode 2003-2013 ini. Bermuhasabah Sementara, Prof. Sholeh Hidayat yang didapuk mewakili tokoh masyarakat dalam sambutannya mengajak seluruh elemen untuk bermuhasabah pada momentum HUT ke-18 Provinsi Banten ini. “Usia 18 sudah tidak muda lagi, memasuki fase awal perkembangan. Pada fase ini terjadi perubahan menuju kepribadian yang matang. Setiap kali ulang tahun, makna penting adalah muhasabah. Evaluasi, refleksi, perenungan diri,” ujarnya. Sholeh juga bicara mengenai capaian beberapa indikator makro pembangunan seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). “IPM Banten terealisasi sebesar 71,43 poin disbanding tahun lalu 70,96 poin. Ini kategori tinggi urutan 8 besar nasional. Namun ada ketimpngan antara wilayah Selatan dengan Banten utara,” ujarnya. Selain itu, Resktor Untirta ini juga menyoroti tingginya angka pengangguran Banten yakni 7,77 persen atau 6,5 juta. Angka ini menempatkan Banten berada di urutan kedua nasional. “Hal ini menunjukan ada kondisi paradoks atau anomali. Banyak industri belum berbanding lurus dengan tingkat pengangguran,” ucapnya. (RI)*