Network
Wajib buat saluran
Padahal, kata Pandji, ada peraturan daerah di Kabupaten Serang yang mewajibkan perusahaan membuat saluran air menuju ke laut di area reklamasi baik ada atau tak ada sungai.
"Perda kabupaten itu, karena ini kemarin sudah akumulasi kekecewaan masyarakat yang saban tahun tidak ada solusi. Makanya kita coba undang untuk mematuhi peraturan daerah," katanya.
Dirinya mengaku gelap dengan masalah reklamasi di wilayah tersebut. Sebab, kewenangan reklamasi adanya di provinsi, sehingga tidak tahu perusahaan tersebut sudah mengantongi izin atau belum. Namun secara eksisting di lapangan, aktivitas reklamasi dilakukan secara masif di wilayahnya.
Disinggung soal komunikasi dengan provinsi selaku pemilik kewenangan reklamasi dan penambangan, Pandji mengatakan belum tahu. Sebab pada saat kejadian, seharusnya provinsi turun tetapi tidak ada.
"Tadi malam sudah ada pengerukan. Saya telepon perusahaan, saya minta turunkan alat berat. Sungai dilebarkan dan didalami," tuturnya.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang Sri Budi Prihasto mengatakan, adanya banjir tersebut disinyalir terkait aktivitas pertambangan. Namun demikian, untuk perizinan pertambangan ada di provinsi.
"Kita dari aspek lingkungan hidup. Dalam hal pengajuan izin lokasi ada dokumen lingkungan, tapi ada kegiatan rehabilitasi lahan yang digunakan pertambangan. Sebelumnya, kami ada aktivitas tanam pohon di lokasi dekat pertambangan di sekitar perumahan rakyat," ujarnya.
Budi mengatakan, ke depan pihaknya akan meminta pertanggungjawaban dokumen perusahaan terkait. Selama ini ia sudah melakukan pengawasan namun belum optimal karena jumlah pengawas yang terbatas.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 243 unit rumah, SMA, PAUD hingga SD di dua desa yakni Bojonegara dan Margagiri Kecamatan Bojonegara terendam banjir. Akibatnya aktivitas di wilayah tersebut pun sempat lumpuh. (DN)*
