Network
SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten Serang segera memanggil perusahaan penambangan dan reklamasi di wilayah Kecamatan Bojonegara, Senin (13/1/2020). Hal itu dilakukan sebagai bentuk rencana aksi penyelesaian banjir menahun yang sering terjadi di Kecamatan Bojonegara.
Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa mengatakan, ketika dirinya datang ke Bojonegara, Selasa (7/1/2020), masyarakat sedang meluapkan kemarahannya dengan memblokade jalan nasional. Ruas jalan baru dibuka ketika dirinya datang ke lokasi dan menyanggupi permintaan masyarakat untuk mencari solusi banjir tersebut.
"Kemarin saya sanggupi cari opsi, harus ada rencana aksi dalam seminggu. Kalau enggak ada, mereka akan class action. Artinya gugatan perdata bahwa pemerintah tidak peduli pada masyarakat. Kita siap saja," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di ruangannya, Rabu (8/1/2020).
Baca Juga : Diduga Akibat Gunung Gundul, Bojonegara Terendam Banjir
Pandji mengatakan, salah satu solusi untuk mengatasi masalah banjir ini adalah mengundang perusahaan. Pemanggilan akan dilakukan Senin (13/1/2020). Selain pengusaha, pihaknya juga akan mengundang masyarakat, forkopimda, juga balai besar jalan raya nasional untuk menyelesaikan masalah banjir Bojonegara tersebut.
Melalui pemanggilan itu, pihaknya akan merekomendasikan kepada perusahaan agar peduli pada lingkungan dan membuat serta melebarkan saluran air. Sebab jika tidak, dirinya khawatir masyarakat akan mengamuk kembali. Akibatnya bisa fatal, lalu lintas ekonomi di Bojonegoro bisa terhambat jika masyarakat kembali memblokade jalan.
"Kemarin saja ditutup dari jam 1-4 saja kendaraan ngantre sampai Serdang. Yang rugikan pengusaha juga," ujarnya.
Pandji mengatakan, penyebab banjir di Bojonegoro bisa dikatakan karena adanya eksploitasi alam berupa reklamasi dan penambangan batu. Akibatnya, terjadi penyempitan saluran air yang sangat krusial. Karena pertama, saluran air dari hulu sudah dirusak oleh penambang batu, sehingga otomatis air tak terbendung.
Kedua, saluran air yang harusnya menjadi akses air ke laut semakin sempit. Padahal pada satu pihak volume air meningkat, sementara saluran menyempit karena reklamasi. Selain itu, jembatan di jalan nasional Bojonegara-Pulo Ampel juga terlalu kecil untuk saluran air. Akibatnya, sampah mampet di bawah jembatan.
"Persoalan ini sudah berulang setiap musim hujan selalu berulang. Permasalahannya itu jalan nasional, jembatan nasional. Kami juga bisa memahami masyarakat bahwa kami (masyarakat) enggak mau tahu jalan siapa, pokoknya wilayah kami nyaman. Saya bilang ke DPUPR, kita jangan bilang kewenangan, karena secara eksisting masyarakat terbebani oleh saluran air yang tersumbat ke laut," ucapnya.
