Network
SERANG, (KB).- Wali Kota Serang Syafrudin tak dapat menyembunyikan kekecewaannya, ketika mengetahui, bahwa capaian target pendapatan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di tiap kelurahan masih rendah. Bahkan, lima kelurahan di antaranya di bawah dari 25 persen, yakni Kelurahan Bandung, Sayar, Kuranji, Cibendung, dan Kelurahan Kilasah.
Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, pada 2019 capaian target PBB-P2 minimal harus di atas 60 persen, sedangkan pada kenyataannya masih banyak kelurahan yang berada di bawah 50 persen, bahkan di bawah 25 persen dari target pencapaian. Padahal, sumbangsih terbesar untuk pembangunan Kota Serang berasal dari PBB, khususnya di kecamatan dan kelurahan.
"PBB ini harusnya mencapai di atas 60 persen, sedangkan di 2019 realisasinya jeblok sekali, bahkan ada yang di bawah 50 persen dan 25 persen. Lalu, apa pekerjaan para lurah, PBB saja masih belum maksimal, masih hancur, belum bisa mencapai target," katanya seusai membuka acara Evaluasi Penerimaan PBB-P2 2019 dan Penyerahan DHKP-SPPT 2020 di salah satu hotel Kota Serang, Selasa (10/3/2020).
Ia menyebutkan, kelima kelurahan tersebut, yaitu Kelurahan Bendung yang hanya mencapai 9,97 persen, Sayar 14,5 persen, Kuranji 20,20 persen, Cibendung dan Kilasah 22,20 persen. Padahal, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menargetkan hingga mencapai 70 persen.
"Tadi sudah saya evaluasi lurahnya, lima kelurahan itu hanya dapat di bawah 25 persen. Dari lima itu dua kelurahan dari Kecamatan Taktakan dan tiga dari Kasemen," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan pemaparan lurah, minimnya penerimaan pendapatan PBB-P2 tersebut, karena pemilik rumah dan lainnya tidak berada di tempat.
"Jadi, ada yang pemiliknya orang Jakarta, memang seperti itu biasanya, maka dari itu kami lakukan evaluasi kepada lurahnya," ucapnya.
Pihaknya kembali menargetkan sebesar 70 persen untuk 2020. Namun, jika hasilnya masih tetap rendah, maka Pemkot Serang akan merotasi lurah yang bersangkutan.
"Nanti kami lihat tahun ini, kalau masih rendah itu berarti tidak mampu jadi lurah, kalau tidak mampu ya jadi nanti bisa diganti," tuturnya.
Untuk memastikan, pihaknya akan melakukan evaluasi secara selektif, minimal tiga kali dalam satu tahun. Pihaknya juga akan memberikan hadiah bagi kelurahan yang mencapai target.
