Network
SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk mengoptimalkan kinerja para lurah dalam pendapatan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Sebab, salah satu penyumbang terbesar dari sektor pajak daerah berasal dari PBB-P2.
Ketua Komisi III DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Akhmad mengatakan, Pemkot Serang harus serius dan sungguh-sungguh dalam mengoptimalkan pendapatan PBB-P2, mulai dari sosialisasi hingga penagihan.
"Harus benar-benar mengoptimalkan, kemudian sosialisasinya pun harus menyeluruh sampai dengan proses penagihannya," katanya, Rabu (11/3/2020).
PBB-P2, ujar dia, merupakan penyumbang terbesar pajak daerah pada pendapatan asli daerah (PAD), sehingga hal tersebut, adalah penting dalam setiap pembangunan di Kota Serang. Apalagi saat ini Kota Serang sedang menuju kota metropolitan dan tentunya perlu adanya penataan serta pembenahan infrastruktur.
"Oleh karena itu, perlu adanya pengoptimalan pendapatan pada PBB-P2 yang merupakan penyumbang besar sektor pajak," ucapnya.
Kepala kantor kelurahan pada lima kelurahan tersebut, tutur dia, harus dievaluasi secara mendalam. Sebab, kelima kelurahan tersebut, tidak bisa memenuhi capaian target yang diberikan oleh Pemkot Serang, sehingga kinerja para lurah tersebut, perlu untuk dipertanyakan.
"Harus diurai benang merah permasalahannya dan harus ketemu juga solusinya," tuturnya.
Apabila pada 2020 ini, kelima kelurahan tersebut, masih belum menunjukkan kinerjanya dengan baik, maka Wali Kota Serang selaku pemangku kebijakan berkewajiban untuk menindak tegas para lurah.
"Tentu saja, jika tahun ini mereka masih sama saja, maka wali kota layak mempertimbangkan pergantian. Kemudian, reward dan punishment saya kira itu perlu untuk diterapkan," katanya.
Sementara, Lurah Kuranji Dade Satudin menuturkan, jika kinerjanya belum maksimal, sehingga capaian PBB-P2 di kelurahannya masih rendah.
