Network
SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menilai Dinas Tenaga Ketenagakerjaan Industri dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang lambat, dalam menghadapi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Bahkan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih kurang dalam berkoordinasi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Serang Nur Agis Aulia mengatakan, Disnakertrans Kota Serang sulit dihubungi untuk melakukan koordinasi dalam menghadapi situasi ini. Bahkan, pihaknya telah berulang kali menghubungi dinas tersebut, hingga satu pekan lamanya dan hingga kini belum mendapat respon.
"Sangat sulit dihubungi, dan kepala dinasnya pun tidak bisa dihubungi. Hampir seminggu ini Komisi II hubungi tidak ada respon," katanya, Sabtu (11/4/2020).
Pihaknya pun mencoba untuk melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke kantor Disnakertrans, Kamis (9/4/2020). Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya Kepala Disnakertrans Kota Serang Akhmad Benbela sedang tidak ada dikantor.
"Padahal banyak aspirasi dari masyarakat Kota Serang yang terkena PHK, menanyakan perlindungan. Lalu kebijakan THR jelang idul fitri. Kemudian strategi antisipasi bila terjadi PHK massal dan banyak warga yang ingin daftar kartu pra kerja kebingungan," ucapnya.
Oleh karena itu, Agis pun meminta agar Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja para OPD tersebut. Sebab menurutnya, dampak Covid-19 ini tidak dapat dianggap sebagai persoalan yang main-main.
"Khususnya jajaran Gugus Tugas, untuk tidak main-main dalam penanganan Covid-19 ini. Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk menindak tegas OPD yang tidak sigap dan kurang aktif dalam menjalankan tugasnya," katanya.
Berdasarkan hasil sidak pihaknya beberapa waktu lalu, sejumlah OPD pun masih terkesan santai dengan adanya pandemi ini.
"Saya masih melihat beberapa OPD yang masih adem ayem saja. Padahal OPD tersebut berkaitan langsung dalam penanganan dampak Covid-19," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kota Serang Akhmad Benbela membantas bila pihaknya kurang koordinatif, karena selama ini mereka masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Baik perusahaan maupun OPD terkait lainnya.
