Network
SERANG, (KB).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendesak Wali Kota Serang Syafrudin untuk segera menerbitan Peraturan Wali Kota (Perwal) untuk penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Serang.
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, dalam penanganan Covid-19 ini, anggaran yang digunakan harus memiliki payung hukum melalui peraturan wali kota.
"Saya mendorong kepada Wali Kota Serang, agar segera melakukan pembuatan perwal tersebut, agar semua terpayungi oleh hukum," katanya, Jumat (17/4/2020).
Menurut dia, pembuatan perwal sudah mendesak, agar anggaran yang disiapkan bisa segera dicairkan, agar masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan sosial bisa segera teratasi.
"Kadang-kadang kan masyarakat kalau lapar ya harus ada. Padahal, ada prosedur yang harus dilalui pemerintah. (Perwal) agar bisa segera dicairkan (anggaran) dan dirasakan masyarakat, karena kan instruksi presiden begitu, bila perlu satu hari dicairkan," ujarnya.
Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Serang Hari W Pamungkas menuturkan, sesuai dengan amanat permendagri, perwal untuk penggunaan anggaran penanganan Covid-19 harus ada. Jika perwal tersebut tidak ada, maka anggaran hasil realokasi tidak bisa digunakan.
"Sesuai dengan amanat permendagru itu harus ada (perwal), dasar realokasi refocusing-nya apa coba, mengubah penjabaran kan," ucapnya.
Yang dimaksud dengan mengubah penjabaran, tutur dia, yaitu penjabaran program dari APBD Kota Serang sebelumnya menjadi program penanganan Covid-19 atau refocusing.
"Sebagai dasar hukum, rincian APBD kan ada di peraturan kepala daerah tentang penjabaran, otomatis kan penjabaran ini harus diubah uraiannya, rekening maupun angkanya, melalui perwal juga," katanya.
Namun, ujar dia, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenkeu dan Kemendagri yang terakhir, penerbitan perwal diberi waktu dua minggu sejak terbitnya SKB tersebut.
