Network
SERANG, (KB).- Pemprov Banten menaikkan besaran bantuan program social safety net atau jaring pengaman sosial (JPS) untuk keluarga terdampak Covid-19 di wilayah Tangerang Raya.
Sebelumnya dianggarkan Rp 500.000 per kepala keluarga (KK), kini menjadi Rp 600.000 per KK. Kenaikan JPS ini disebut akan berpengaruh terhadap jumlah data penerima JPS.
Kebijakan tersebut disorot Ketua DPRD Banten Andra Soni. Dia mempertanyakan penentuan jumlah penerima JPS.
"Berarti penentuan 670.000 (KK) kemarin tanpa dasar dong? Tanpa perhitungan yang jelas. Menurut pemahaman awal saya, pemprov sudah siap dengan datanya karena informasi yang saya terima pendataan sudah selesai makanya muncul angka 670.000 KK," kata Andra.
Ia mempertanyakan dasar perubahan nilai JPS yang diberikan kepada warga terdampak di Tangerang Raya. Dirinya belum mendapatkan tembusannya dari Pemprov Banten.
"Yang patut kita tanyakan adalah penentuan 670.000 KK dalam penganggaran sebelumnya dasarnya darimana? Apakah dari perhitungan atau dari asumsi? Jangan sampai Tangerang Raya (Rp) 600.000 sementara daerah lain Rp 500.000," katanya.
Andra khawatir kenaikan besaran JPS untuk Tangerang Raya berpengaruh terhadap jumlah penerima secara keseluruhan. Ia khawatir kebijakan itu meningkatkan risiko adanya warga yang sesungguhnya berhak namun tak mendapatkan bantuan.
Diketahui, Pemprov Banten telah rampung menyusun pergeseran anggaran program APBD Banten 2020 untuk menambah dana penanganan Covid-19 di Banten. Jumlah anggaran hasil pergeseran tersebut mencapai Rp 1,22 triliun. Dana sebesar itu salah satunya dialokasikan untuk JPS.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti menjelaskan, bantuan JPS yang diberikan pemprov untuk warga terdampak Covid-19 di wilayah Tangerang Raya naik menjadi Rp 600.000 per KK.
"Ya sementara untuk wilayah Tangerang (Rp) 600.000 per KK," ucapnya saat dihubungi wartawan, Senin (20/4/2020).
