Network
SERANG,(KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang meminta aparat pemerintah desa, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terus memantau dan mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan akibat terdampak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19). Hal itu agar data penerima tidak tumpang tindih dan dipastikan tidak ada masyarakat yang tidak makan karena terlewat dapat bantuan.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, saat ini pihaknya sudah menyampaikan langsung kepada kepala desa agar menyebarkan di grupnya untuk meminta RT RW agar keliling memantau masyarakat dan menanyakan kepada mereka jangan sampai ada yang tidak bisa makan.
"Kades harus kontrol masyarakat karena khawatir dalam kondisi susah mereka (masyarakat) tidak punya kemampuan untuk mencegah itu (kelaparan)," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui usai membagikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Desa Malanggah, Kecamatan Tunjungteja, Rabu (22/4/2020).
Tatu mengatakan, saat ini sudah ada beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat, provinsi dan Kabupaten Serang. Diantaranya bantuan pangan non tunai (BPNT) dari pemerintah pusat. Sebelumnya penerima BPNT ada 56 ribu di Kabupaten Serang, namun kemudian mendapat tambahan 10 ribu.
Selanjutnya diluar penerima BPNT sudah dilakukan pendataan warga terdampak Covid sebanyak 78 ribu dan datanya sudah masuk ke Kementrian Sosial. Berdasarkan informasi yang diterimanya Minggu lalu, dari jumlah tersebut sebanyak 71 ribu diantaranya kembali dihandel oleh Kementerian Sosial.
Kemudian kata dia, di luar data tersebut Pemkab Serang juga masih melakukan pendataan terhadap masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya akibat wabah Covid.
"Misal tadi yang biasa kerja walau serabutan dan cukup untuk makan, tapi sekarang enggak bisa makan itu didata. Kemarin masuk ke dinsos 56 ribu KK (Kepala Keluarga) lagi diluar yang 78 ribu ini," ucapnya.
Sampai saat ini masih ada empat kecamatan yang belum menyerahkan data tersebut. Data yang sudah terkumpul akan langsung dimasukkan ke data provinsi by name by address. Ia tak ingin data penerima bantuan tumpang tindih karena program bantuan pusat, provinsi kabupaten itu satu KK satu bantuan, baik berupa BPNT, Program Kelaurga Harapan (RKH) atau tunai langsung oleh Kemensos untuk 71 ribu lewat pos giro.
“Terus dari provinsi jamsos tunai di distribusi lewat bank banten, dari kabupaten juga ada lagi dari dana desa yang diperuntukkan untuk bansos itu tidak boleh tumpang tindih satu KK satu bantuan. Pendataan secepatnya hari ini harus selesai, semalam saya minta ke camat yang belum (Memberikan data) hari ini ditunggu," tuturnya.
Ia menjelaskan, untuk bantuan non tunai dan PKH saat ini sedang berjalan. Pendistribusian tetap harus dilakukan sesuai protokol Covid.
