Network
SERANG, (KB).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang menyoroti sejumlah pembangunan drainase di permukiman baru. Hal tersebut dikarenakan jika kondisi drainase tidak baik dapat menimbulkan banjir di wilayah tersebut.
Kepala DPUPR Kabupaten Serang Mohammad Hanafiah mengatakan, soal sistem penanganan drainase tersebut, memang terdapat masalah yang cukup besar. Umumnya masalah saluran pembuang yang ada di permukiman terutama permukiman yang baru tidak cukup memadai.
"Banjir memang tidak bisa dielak, tapi minimal begitu dia sudah selesai banjir, dia cepat kering, jadi ada tempat untuk pembuangnya," katanya kepada Kabar Banten.
Ia menjelaskan, akibat masih buruknya saluran drainase atau saluran pembuangan tersebut, pada musim hujan lalu ada sebanyak sembilan kecamatan yang tergenang. Menurut dia, yang menjadi masalahan bukan di permukiman yang sudah ada lama, melainkan di permukiman baru yang dibuat secara formal.
"Itu biasanya seperti kaya mangkok, dia sudah rendah terus tidak ada saluran pembuang yang memadai, jadi begitu hujan besar tergenang, karena sebelumnya hanya mengandalkan resapan air saja, begitu di sekitarnya sudah dibangun gak ada lagi tempat untuk meresapnya," ujarnya.
Ia menuturkan, pihaknya memang sudah memberikan rekomendasi terkait banjir atau ketinggian muka tanah yang aman dari risiko banjir. Menurut dia, pengembang perumahan seharusnya menerapkan, minimal melakukan pengurukan tanah 1,5 meter. Hanya saja mereka biasanya tidak mau melakukan itu.
"Pengembang perumahan suka nakal, cuma uruk di setengah meter, satu atau dua tahun mungkin tidak masalah, karena memang masih ada daerah-daerah lain untuk resapan, begitu sudah penuh itu jadi masalah," ucapnya.
Meski demikian, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya menyarankan, pihak pengembang melakukan rekayasa penanganan banjir dengan membangun saluran pembuangan atau tandon dan rumah pompa. "Itu hasil analisis kami," tuturnya. (DN)*
