Network
SERANG, (KB).- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang banyak menerima masukan dan keluhan selama melakukan reses masa sidang kedua yang berlangsung sejak Senin (27/4/2020) dan akan berakhir Kamis (30/4/2020).
Keluhan yang diterima mulai dari perkara alokasi dana desa (ADD) yang sering terlambat hingga soal data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai belum tepat sasaran.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang Aep Saepulloh mengatakan, selama reses menerima beberapa masukan dari masyarakat, di antaranya banyak keluhkan terkait dana ADD untuk honor kepala desa dan staf. Sebab, selama ini honor tersebut, sering terlambat diterima.
"Saat ini saja sudah tiga bulan belum ada realisasi. Sepertinya begitu (terjadi di banyak desa)," katanya kepada Kabar Banten, Rabu (29/4/2020).
Selain keluhan tersebut, ujar dia, ada juga terkait penerima PKH atau bantuan langsung tunai (BLT) harus dibuat secara real sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
"Minta dibuat secara real sesuai kondisi lapangan," ujarnya.
Selanjutnya, masukan lainnya, ucap politikus Demokrat tersebut, seperti pembuatan peraturan desa (Perdes), agar bisa difasilitasi, permintaan didampingi dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pengawasan tentang izin izin yang dikantongi oleh perusahaan pengembang perumahan yang dianggap belum ada koordinasi dengan desa.
Ia berjanji akan menyuarakan semua aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut dalam sidang paripurna. "Iya disampaikan semoga di paripurna," tuturnya.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang Agus Wahyudiono mengatakan, selama reses menerima beberapa masukan dan keluhan, seperti keluhan tentang bantuan dampak Covid-19 pada masyarakat yang baru turun di beberapa warga saja. Masyarakat berharap, agar segera diturunkan bantuan lagi baik melalui ADD atau pun Dinas Sosial.
Kemudian, kata politikus PKS tersebut, masyarakat meminta, agar upaya pemutusan Covid-19 dimaksimalkan dan sinergis antara Pemerintah Pusat, provinsi sampai desa.
