Network
SERANG, (KB).- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menyebutkan, berdasarkan hasil pendataan lebih dari 200.000 kepala keluarga (KK) di wilayahnya terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Meski demikian, seluruh warga terdampak tersebut dipastikan tercover bantuan.
"(Yang terdata terdampak) dari jumlah KK lebih dari setengahnya. Penduduk kami ada 400.000 KK ini sudah di atas 200.000 KK," katanya kepada Kabar Banten saat ditemui seusai memantau pelaksanaan operasi pasar (OP) gula dan bawang putih di Pasar Baros, Kecamatan Baros, Selasa (5/5/2020).
Kondisi tersebut, diakui dia, sangat mengkhawatirkan. Namun demikian, dia memastikan, jika semua program dari Pemerintah Pusat dan provinsi berjalan, semua yang terdampak akan tercover, karena sudah dibagi bagi slotnya.
Pendataan terakhir Kramatwatu belum, tetapi sudah dikejar Dinsos. Data ke pusat sudah semua dipasok, provinsi clear, yang tertinggal jadi kewajiban pemda, sehingga tidak ganggu program pusat dan provinsi.
“Data sudah masuk by name by address ke (pemerintah) pusat dan provinsi. Mungkin di perjalanan yang masih sanggup memenuhi kebetuhan pokok terus di perjalanan jadi enggak mampu kami yang handel. Pemda data terakhir tiap saat bisa nambah data melalui RT (rukun tetangga), RW (rukun warga) camat," ujarnya.
Oleh karena itu, ucap dia, pemerintah desa ditekankan, agar mendata seluruh warga terdampak dengan teliti. Jangan sampai ada yang tumpang tindih dalam menerima bantuan, sehingga warga lainnya yang membutuhkan tidak kebagian bantuan. Harusnya desa mendata, karena datanya sudah diberikan ke desa oleh Dinsos.
“Terus yang dapat bantuan, seperti PKH (Program Keluarga Harapan) diberi tanda rumahnya, dapat BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) diberi tanda, dari kementerian dan provinsi beri tanda. Jangan sampai satu rumah dapat tiga bantuan, yang lain tidak dapat, itu yang harus melakukan kades dengan perangkatnya dan RT, RW, karena dia yang tahu, saya sudah minta Dinsos berikan data ke desa," tuturnya.
Disinggung soal pencairan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tersebut, dia mengatakan, sampai saat ini masih berjalan secara bertahap, sebab tidak bisa diturunkan sekaligus.
"Selalu saya sampaikan beberapa JPS dari pusat PKH sedang turun BPNT sedang turun tinggal kementerian belum turun. Padahal, data sudah masuk mungkin masih mengevaluasi data se-Indonesia. Jadi, JPS kementerian rekapan terbaru ini rencananya diberikan tunai lewat perbankan," katanya.
