Network
SERANG, (KB).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang akan melibatkan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) di wilayahnya untuk membantu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang menyelesaikan sensus penduduk secara dalam jaringan (Daring) atau online tahun 2020.
Hal itu dikarenakan BPS batal merekrut 3.000 petugas sensus akibat dialihkannya sebagian besar anggaran sensus untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease (Covid-19).
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya melakukan video conference bersama BPS dan seluruh camat di Kabupaten Serang terkait evaluasi sensus penduduk online. Dalam rapat itu BPS menyampaikan bahwa anggaran untuk turun ke lapangan ada pengalihan untuk Covid-19. Sehingga BPS minta dibantu upaya pemkab untuk sensus penduduk online tersebut.
"Tadi saya komunikasi dengan beberapa camat, ada rencana aksi yang akan dilakukan dibawah. Di desa banyak masyarakat yang tidak familiar dengan gadget, karang taruna, RT/RW yang masih muda familiar dengan gadget dijadikan pendamping. Tadi saya minta setiap hari RT tangani lima KK (Kepala Keluarga) saja dari lima ribu RT ini dua Minggu kedepan akan ada progres signifikan. Terus saya bilang ke Kadisdikbud bahwa guru harus diperankan optimal, guru misal bisa bantu berapa KK," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui usai acara video conference bersama BPS dan Camat Se Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, Kamis (14/5/2020).
Tatu mengatakan, sampai saat ini capain sensus penduduk baru diangka 91.844 jiwa atau 23.316 kepala keluarga. Padahal BPS menargetkan minimal sensus online bisa mencapai 20 persen.
"Karena kondisi pandemi ini menjadi kendala sensus yang dijalankan,” katanya.
Tatu mengatakan, waktu sensus daring diperpanjang sampai 29 Mei 2020. Setelah lebaran akan dievaluasi masing masing kecamatan dapat berapa. Camat harus koordinasi dengan kepala desa untuk memanage para RT di desa.
“(Sensus dengan) Wawancara terakhir kalau sudah upaya maksimal online dan ada yang mentok baru di sapu wawancara. Karena untuk wawancara juga anggaran dialihkan ke Covid, tapi kita tidak bisa stagnan tidak gerak sama sekali. Perangkat pemda ini kita optimalkan," tuturnya.
Sementara, Kepala BPS Kabupaten Serang Indra Warman mengatakan, sebelumnya pihaknya akan merekrut 3.000 petugas sensus dan akan dibayar honornya. Akan tetapi pihaknya batal merekrut akibat anggaran yang ada sebagian besar dialihkan pada penanganan Covid-19.
"Kalau angka sensus online 2020 secara nasional tadinya Rp 4 triliun, terus sekitar Rp 3 triliun di alihkan ke Covid -19. Tinggal Rp 1 triliun, itu yang menyebabkan BPS harus mengubah tata kelola sensus penduduk baru," ujarnya.
