Network
Ia mengatakan, dengan adanya pemotongan anggaran sensus secara nasional yang cukup besar yang tadinya bagi masyarakat yang tidak bisa online dijanjikan akan didatangi menjadi tidak bisa.
"Kemungkinan enggak bisa (mendatangi) karena dananya ditarik. Sehingga SP (Sensus Penduduk) wawancara kemungkinan tidak bisa dilakukan," ucapnya.
Indra mengatakan, walau ada pemotongan signifikan, pihaknya tetap ingin pelaksanaan sensus penduduk bisa tuntas tahun ini. Sebab jika dilanjutkan tahun depan kurang baik, sebab akan ada jarak sehingga data tidak up to date. Namun karena sudah tak ada anggaran untuk honor petugas, maka pihaknya akan meminta bantuan RT untuk pendampingan.
"Harusnya berlanjut, jadi diusahaakn tahun ini tapi fokus ke online dulu, kita sedang pikirkan bagaimana sensus jalan cuma dengan cara bagaimana yang mengikat, kalau rekrut petugas enggak mungkin, kita optimalkan RT mudah mudahan ada honor untuk RT berkoordinasi," tuturnya.
Bagi para RT tersebut, nantinya akan dilakukan breafing online tentang pendampingan tersebut. Giat itu akan dibantu oleh pusdiklat BPS secara online.
"Karena pertimbangan physical distancing, terus enggak ada biaya kalau harus dikumpulkan. Jadi kemungkinan materi diberikan secara online lewat WhatsApp. Sekarang kita akan inventarisir RT. Itu rencana ditengah keterbatasan biaya dan kondisi yang tidak aman," ucapnya.
Ia mengapresiasi hasil rapat bersama bupati tersebut yang dinilai menghasilkan langkah kongkrit. Dimana bupati menugaskan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memantau progres di desa. (DN)*
