Network
"Saya sudah beberapa kali menyuarakan agar RKUD kembali dilakukan. Tentunya kalau dilakukan ini menjadi kabar yang baik," katanya.
Akan tetapi, pria yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten ini belum mengetahui secara pasti apakah kebijakan itu akan dilakukan. Sebab, pemprov sendiri belum ada koordinasi ke Komisi III DPRD Banten.
"Belum ada koordinasi dengan komisi, inikan baru rumor," ujarnya.
Jika RKUD kembali ke Bank Banten maka tanda tangan interpelasi yang dilakukannya akan dicabut.
"Kalau punya itikad mengembalikan RKUD, maka itu sudah cukup dan tanda tangan interpelasi saya akan dicabut. Kan interpelasi dasarnya pemindahan RKUD ke BJB, kalau misalnya dikembalikan lagi ke Bank Banten maka sudah cukup, saya pikir interpelasi selesai," ucapnya.
Baca Juga : Pemprov Banten Pilih Simpan Kas di BJB
Menurut dia, Bank Banten masih memiliki harapan untuk sehat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan Pemprov Banten. Pertama, menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Bank Banten. Sehingga masyarakat bisa ramai-ramai menabung di Bank Banten. Langkah ini perlu diawali oleh Gubernur Banten.
"Ajak masyarakat menabung di Bank Banten. Gubernur menunjukkan bahwa Bank Banten bisa dipercaya," tuturnya.
Kedua, dilanjutkannya penyertaan modal. Mengingat, sampai saat ini masih ada beban penyertaan modal oleh pemprov yang belum terealisasi.
"Meski penyertaan modal bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Tapi yang jelas penyertaan modal itukan sudah amanat perda," katanya.
