Network
SERANG, (KB).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Sosial melarang keras pungutan dalam bentuk apapun terhadap bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat terdampak Covid-19.
Jika terdapat temuan mengenai hal tersebut, pemprov membuka diri dan mempersilakan masyarakat untuk melaporkan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana usai melakukan video konferensi daring bersama Ombudsman Banten dan Dinas Sosial kabupaten/kota se-Banten, Selasa (9/6/2020).
Bansos Covid-19 merupakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diluncurkan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy. Tujuannya untuk membantu meringankan beban masyarakat Banten yang berisiko sosial akibat dampak Covid-19.
Nurhana mengatakan, dengan adanya bansos tersebut penerima manfaat bisa merasakan bantuan tersebut dengan baik.
"Hal yang jelas Dinsos Banten tidak memberikan arahan untuk melakukan pungutan liar bagi penerima bantuan sosial. Jika memang peristiwa itu terjadi di lapangan silakan untuk melaporkan," kata Nurhana.
Dinsos Banten, kata dia, memiliki layanan aduan di laman dinsos.bantenprov.go.id. Di laman tersebut terdapat kolom aduan. "Jadi silakan kirim aduan ke kami, biar kami segera tidak lanjuti," Nurhana.
Pada kesempatan tersebut Ombusman Banten meminta dinsos menampilkan penerima bantuan di laman dinsos.
Plt Sekretaris Dinsos Pemprov Banten Budi Darma menjelaskan, data penerima bantuan sosial merupakan identitas kemampuan secara ekonomi seseorang, dan merupakan hak dan pribadi seseorang untuk tidak disampaikan kepada masyarakat luas.
"Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 7 ayat 2, bahwa data penerima bantuan masuk ke dalam infromasi yang dikecualikan. Kendati demikian, saya sepakat bahwa penyaluran bantuan sosial harus berasaskan akuntabilitas dan transparansi," ujar Budi.
