Network
SERANG, (KB).- Pemprov Banten dinilai gagal mengendalikan angka pengangguran, yang berdampak terhadap angka kemiskinan mengalami lonjakan. Kondisi tersebut diperparah dengan pandemi Covid-19, yang mengakibatkan ekonomi terpuruk dan banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten M Nizar, Kamis (16/7/2020), ketika diminta tanggapan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten yang merilis angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan Maret 2020 sebesar 5,92 persen.
Angka tersebut meningkat sebesar 0,98 poin dibanding periode September 2019 yang sebesar 4,94 persen atau bertambah 134,6 ribu orang dari 641,42 ribu orang pada September 2019 menjadi 775,99 ribu orang pada Maret 2020.
Menurut dia, bertambahnya warga miskin di Banten sudah terprediksi sejak BPS merilis angka pengangguran Banten yang menempati urutan tertinggi.
"Sebelum pandemi Covid-19 terjadi, kita mendapat ranking pertama terkait dengan tingkat pengangguran yaitu 8,01 persen," katanya.
Baca Juga : Bertambah 134.600 Orang, Warga Miskin di Provinsi Banten Melonjak
Berdasarkan data, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Banten pada Februari 2020 sebesar 8,01 persen atau sebanyak 489.216 ribu penduduk yang menganggur. TPT tersebut menjadi yang tertinggi se-Indonesia dan menempati presentase di atas rata-rata nasional 4.99 persen.
Seharusnya, pada masa normal atau sebelum pandemi Covid-19 Pemprov Banten bisa menekan angka pengangguran. Namun hal itu tak bisa dilakukan, karena terjadi banyak pengangguran baru pada pandemi Covid-19. Akibatnya, jumlah warga miskin turut bertambah.
"Kami berharap dalam kondisi normal akan terjadi penurunan pengangguran. Tetapi ada covid ya maka kondisi itu berbalik," ucapnya.
