Network
JAKARTA, (KB).- Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Banten, Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum mengusulkan perlunya revisi segera Undang-undang Wakaf. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Koordinasi Nasional BWI, kemarin. Kegiatan berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta, diikuti perwakilan BWI Provinsi se-Indonesia dan stakeholder terkait. Menurut Prof. Syafuri, revisi UU Wakaf sangat mendesak. Sebab, izin ruislag tanah wakaf tidak semuanya ke Menteri. “Ada batasan luas tanah yang bisa atas nama Menteri di Kanwil masing-masing,” kata Syafuri, didampingi sekretarisnya Drs. H. Idris Zamroni, M.Si. Siang ini BWI Banten akan mempresentasikan problematika perwakafan di Provinsi Banten pada acara yang dibuka Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Prof Dr. Muhamadiyah Amin. Dalam sambutannya ia mengatakan, kendala sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang mash harus ditingkatkan menjadi tantangan bagi perwakafan di tanah air. Sementara Ketua Panitia, Badriyah Fayumi, mengatakan Rakornas dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas BWI Perwakilan, menguatkan jejaring perwakafan nasional, dan menyamakan persepsi antara BWI dan lembaga/kementerian lain dalam menghadapi berbagai permasalahan wakaf serta merancang kebijakan perwakafan. Dijelaskan Badriyah, kegiatan ini mengundang narasumber Menteri Agama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kepala Mahkamah Agung, Kepala Polri, Ketua Komisi VIII DPR RI, Direktur Zakat dan Wakaf Kemenag, dan Direktur Rumah Susun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dompet Dhuafa, dan BNI Syariah. Di setiap sesi ada pengurus BWI yang menyampaikan tema terkait dalam perspektif BWI. “Harapannya, semoga wakaf ke depan menjadi kekuatan ekonomi nasional. Ini bisa terwujud bila aset-aset wakaf secara hukum terlindungi dengan baik dan para nazir memiliki kompetensi memadai untuk mengelola wakaf," ujar Badriyah. (syair)***
-
Kamis, 16 Mei 2024 -
Network
-
