Network
PANDEGLANG, (KB).- Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) berharap masyarakat untuk lebih peka terhadap isu berita bohong di media sosial (medsos). Hal itu dilakukan untuk menyeleksi secara baik sebelum disebarluaskan, terutama berkaitan dengan isu-isu radikalisme melalui gerakan media sosial.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahaan Terorisme (FKPT) Banten Amas Tadjudin, usai memberikan materi bedah kasus penyebarluasan berita bohong, ujaran kebencian dan informasi negatif di daerah pada kegiatan Rembuk aparatur kelurahan dan desa tentang literasi informasi melalui FKPT dengan tema "Saring sebelum Sharing", di salah satu hotel di Pandeglang, Kamis (14/11/2019).
"Terkadang masyarakat menerima berita tidak mengecek terlebih dahulu kontennya bertentangan atau tidak tetapi langsung menyebarluaskan. Itu menjadi tantangan bagi kami semua karena kelompok-kelompok radikalisme menggunakan pola-pola tersebut misalnya perintah jihad dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan media sosial," ujar Amas kepada Kabar Banten.
Isu keagamaan
Selain itu, ia mengatakan, radikalisme atau terorisme seringkali menggunakan isu-isu keagamaan untuk kepentingan propagandanya tetapi bukan menerapkan ajaran agama Islam.
Seperti jihad untuk melakukan bom bunuh diri. Mereka meyakinkan untuk melakukan bom bunuh diri tersebut merupakan jihad, kemudian mereka beranggapan matinya akan mati sahid. Isu-isu keagamaan seperti itu yang dipelintir, karena maknanya bukan seperti itu jihad.
"Karena agama Islam bukan menyakiti orang lain tidak boleh membuat orang lain resah ketika kita sudah meningkatkan diri sebagai agama Islam. Menganggap orang lain yang tidak sepaham dengannya itu disebut kafir. Sehingga kami melibatkan komponen masyarakat, termasuk tokoh agama, media, pelajar mahasiswa untuk melawan isu-isu radikalisme," ucapnya.
Sementara itu, Kasubdit Kontra Propaganda Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kolonel Pas Sujatmiko mengatakan, radikalisme dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya fanatik terhadap paham, cenderung bersikap anarkis, serta ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain.
"Radikalisme bisa dicirikan yakni mereka anti Pancasila dan menganggap orang lain yang tidak sepaham dengannya dengan sebut kafir. Hal itu masyarakat harus bijak dalam bermedia sosial karena media sosial juga digunakan oleh mereka untuk merekrut orang lain untuk mengikutinya," tuturnya. (DE/SJ)*
