Network
KABAR BANTEN - Sampai tulisan ini dibuat, pro kontra tentang pembatalan haji masih ramai dibicarakan. Yang pro tentu saja mengamini apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Mereka percaya pemerintah telah dengan matang dan mengkaji maslahat dan mafsadat penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dibatalkan atau tepatnya ditunda.
Pihak yang tidak setuju, memandang pemerintah merugikan para jemaah calon haji yang telah menunggu sekian tahun; tidak memihak umat Islam; menganggap telah melanggar undang-undang dan tuduhan lainnya. Yang berada di pihak ini banyak tokoh-tokoh terkenal dan terkenal tidak terkenal bernyanyi di media, baik dari pimpinan ormas keagamaan maupun anggota DPR RI.
Pihak yang tidak setuju ini rupanya lupa, bahwa penyelenggaraan program pelatihan seperti mengadakan resepsi pernikahan atau menggelar sidang sidang paripurna yang bisa dilaksanakan sambil tidur. Penyelenggaraan haji itu sangat kompleks. Banyak beragam kegiatan dan aneka tahapan yang perlu dilaksanakan. Berikut pertimbangan dan alasan pembatalan haji tahun 2020.
Domain Pemerintah Arab Saudi
Berdasarkan rencana perjalanan haji (RPH), kloter pertama nasional atau Banten harus sudah masuk asrama embarkasi Pondok Gede Jakarta pada tanggal 25 Juni 2020. Namun, sampai tanggal 30 Mei 2020, Pemerintah Arab Saudi belum kunjung juga memutuskan untuk memberikan kepastian go or not go- pelaksanaan haji tahun 2020.
Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah tidak punya banyak waktu untuk melaksanakan haji tahun ini. Jika Pemerintah Arab Saudi memberikan jawaban yang berakhir tanggal 25 Juni 2020, mengingat tahapan haji yang harus dilakukan. Sementara waktu hanya dalam hitungan hari.
Kita semua tahu penyelenggaraan haji tidak dilaksanakan di Papua atau Aceh atau Monas. Tuan rumah pelaksana haji adalah negara Arab Saudi. Sampai hari ini si tuan rumah masih mengatasi masalah pandemi Covid-19 yang masih mewabah di negaranya.
