Network
TANGERANG, (KB).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, menjalin kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri setempat untuk dapat memberikan pertimbangan jika ada masalah terkait hukum. "Kejaksaan merupakan pengacara negara dan pihak yang mengerti masalah hukum, maka perlu ada kerja sama," kata Ketua KPU Kabupaten Tangerang Ahmad Jamaludin di Tangerang, Rabu (13/9/2017). Ahmad mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat membantu KPU dalam menghadapi masalah hukum termasuk penggunaan anggaran supaya tidak menyalahi peraturan. Menurut dia, pihaknya menerima hibah dari Pemkab Tangerang sebesar Rp 110 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang tahun 2018. Namun dari nominal dana hibah tersebut, maka 80 persen di antaranya untuk keperluan PPK, PPS, KPPS yang tersebar pada 274 desa dan kelurahan serta 29 kecamatan. Ia mengatakan, penggunaan dana harus sesuai aturan yang berlaku, akuntabilitas dan secara terbuka dan sesuai peruntukan. Bahkan penggunaan dana itu harus dapat diketahui publik, jika ada tindakan yang diduga menyalahi aturan maka sebaiknya dilakukan konsultasi dengan pihak kejaksaan. Hal tersebut agar ada upaya pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan keuangan negara oleh petugas KPU setempat. Pihaknya mengharapkan agar warga dapat mengawasi penggunaan dana hibah tersebut supaya dapat digunakan tidak menyalahi aturan. Padahal sebelumnya, KPU setempat memperkirakan sekitar 600.000 warga yang tersebar pada 29 kecamatan batal mencoblos pada Pilkada tahun 2018 karena tidak memiliki KTP elektronik (KTP-el). Sedangkan jumlah warga itu diperkirakan bertambah karena mulai Januari 2018 banyak yang berusia 17 tahun berhak mendapatkan KTP-el. KPU setempat menetapkan calon perseorangan mengumpulkan sebanyak 131.449 dukungan berdasarkan pertimbangan sebanyak 6,5 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 adalah sebanyak 2.222.286 pemilih. Sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati bermunculan di antaranya Ahmed Zaki Iskandar (pertahana), Iskandar Mirsyad (birokrat), Topari (politisi), Dwi Jatmiko (serikat buruh), Aida Hubaedah (politisi). (H-32/Ant)***
-
Selasa, 2 Juli 2024 -
Network
-
