Network
TANGERANG, (KB).- Sebanyak 687 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di Pemerintahan Kabupaten Tangerang hingga kini masih menunggu kepastian pemerintah pusat terkait status mereka.
Meski sudah dinyatakan lolos seleksi pada Februari 2019 lalu, namun hingga saat ini ratusan P3K Kabupaten Tangerang belum menerima surat keputusan (SK) penetapan dari pemerintah pusat.
Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tangerang Nuryanah mengatakan, total tenaga honorer yang lolos seleksi P3K di lingkungan Pemkab Tangerang pada Februari 2019 sebanyak 687 orang. Dengan rincian, 573 tenaga guru, 64 tenaga kesehatan, dan 50 tenaga penyuluh pertanian.
“Tapi sampai sekarang sudah hampir setahun, belum ada kejelasan diterbitkannya SK penetapan dari pemerintah pusat,” kata Nuryanah, Senin (6/1/2020).
Rencananya, lanjut Nuryanah, ratusan honorer Pemkab Tangerang yang sudah dinyatakan lolos seleksi P3K itu akan mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tangerang dan Gedung DPR RI untuk mengadukan nasibnya ke anggota DPRD dan DPR RI. Hal itu terpaksa dilakukan karena merasa nasibnya digantung oleh pemerintah pusat.
“Kami ada rencana untuk mengadukan nasib ke DPRD dan DPR RI. Tapi tidak dalam waktu dekat ini, karena kami masih sibuk menjadi relawan banjir,” ungkapnya.
Nuryanah berharap, pemerintah pusat segera menerbitkan SK penetapan untuk ratusan honorer yang sudah lolos seleksi P3K di lingkungan Pemkab Tangerang. Apalagi Pemkab Tangerang sendiri sudah mengalokasikan anggaran Rp 47 miliar dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 untuk gaji P3K dalam setahun.
Menurut dia, akibat belum diterbitkanya SK penetapan P3K itu membuat anggaran untuk gaji P3K itu tidak terserap.
“Pemkab Tangerang sudah sanggup untuk gaji P3K. Bahkan sudah dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 47 miliar. Tapi memang ada beberapa daerah yang tidak sanggup. akhirnya, kami yang jadi imbasnya,” ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, Hendar Herawan membenarkan belum dikeluarkannya SK penetapan terhadap 687 P3K tersebut.
