Network
KABAR BANTEN - Pemerintah mencabut larangan ekspor CPO. Kebijakan tersebut dinilai akan mengutungkan petani sawit dan sektor usaha kecil menengah sektor kelapa sawit.
Diketahui, pencabutan larangan eskpor CPO sawit dllakukan pemerintah setelah memperhatikan beberapa faktor, seperti kondisi pasokan, harga minyak goreng saat, keberadaan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani juga berharap kebijakan pelaraangan dapat menjadi solusi permasalahan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng selama ini.
Baca Juga: Puan Apresiasi Kontingen Indonesia Raih Peringkat 3 Besar SEA Games 2021 di Vietnam
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengapresiasi keputusan pemerintah yang mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng. Menurutnya pencabutan larangan tersebut akan menguntungkan petani sawit dan usaha kecil menengah di sektor sawit.
"Yang jelas memberikan nafas kepada petani sawit. Karena dampak dari pelarangan ekspor itu, yang paling terkena dampaknya petani sawit. Petani kecilnya dan usaha kecil menengah di CPO," terang Piter.
Menurutnya, ketika perekonomian petani sawit membaik maka akan diikuti oleh sektor lain. "Pada gilirannya pembebasan ekspor CPO ini akan membantu perekonomian di daerah-daerah di sentra sawit," lanjutnya.
Baca Juga: Puan: RAPBN 2023 Dirancang untuk Percepat Pemulihan Ekonomi dan Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
Piter menegaskan pemerintah seharusnya berpikir bagaimana mensejahterakan petani sawit kecil terlebih dahulu. "Pemerintah seharusnya berpikir itu bagaimana mensejahterakan petani sawit. Karena kalau petani sawit sejahtera, perekonomian kita berputar," tandasnya.
