Network
JAKARTA, (KB).- Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Dr Lukmanul Hakim mengusulkan agar pemerintah mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Daerah untuk mengkoordinasikan ketersediaan dan distribusi pangan ditengah pandemi Covid-19 sehingga kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dan harganya terjangkau.
“Kami mengusulkan Dewan Ketahanan Pangan yang memimpin pengelolaan pangan nasional di tengah bencana nasional ini dengan menjadi off-taker produk-produk pertanian, peternakan, dan perikanan, serta berperan aktif dalam pendistribusian sehingga tidak terjadi kelangkaan pangan, dan melibatkan BUMN, BUMD, swasta dan pihak terkait lainnya,” ungkap Lukmanul Hakim, dalam keterangan tertulis.
Sebagaimana ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, Dewan Ketahanan Pangan Nasional dipimpin oleh Presiden dengan Ketua Harian Menteri Pertanian. Sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Dewan Ketahanan Pangan Daerah dipimpin Gubernur/Bupati/Walikota.
“Dewan Ketahanan Pangan sangat powerful sangat efektif untuk mengatasi permasalahan pangan,” ujar Lukmanul Hakim dalam Focus Group Discussion (FGD) online bertema “Antisipasi dan Mitigasi Sektor Pangan Terdampak Covid-19”, Senin (27/4/2020).
FGD yang dilaksanakan secara online tersebut menghadirkan panelis Prof Dr Bustanul Arifin (Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA), Prof Dr Andi Muhammad Syakir (Ketua Perhimpunan Ahli Agronomi Indonesia), Hermanto (Statistik Ahli Utama Badan Pusat Statistik BPS), Dr. Maxdeyul Sola (Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Indonesia), Dr. Ir. Wahyu (Ketua Harian Masyarakat Pembenihan dan Pembibitan Indonesia) dan Winarno Thohir (Ketua Umum Kelompok Tani Nasional Andalan /KTNA). FGD dipandu moderator Guntur Subagja, Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Realita di lapangan, saat ini, sebagian produk pertanian tidak terserap oleh pasar karena tidak beroperasinya industri hotel, restoran dan kafe (horeka) dan ditutupnya mal-mal dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Produk pertanian yang terdampak antara lain sektor hortikultura, sayuran, dan jagung yang kini harganya turun.
Sekretaris Jenderal Dewan Jagung Indonesia, Maxyedul Sola mengungkapkan, panen jagung saat ini baru 5-10 persen. Namun, harga jagung tertekan di bawah harga pokok produksi (HPP) jagung yang ditetapkan pemerintah Rp 3.150 di tingkat petani dengan kadar air 15%. “Produksi jagung diproyeksikan sekitar 4 juta ton. Namun saat ini hasil panen belum terserap,” ungkap Sola.
Di peternakan antara lain surplusnya produksi ayam ras sehingga harga di peternak jatuh. Saat ini industri pembibitan ayam ras dan BUMN diminta melakukan pembelian kelebihan ayam tersebut agar harga di peternak mengalami kenaikan. Di sektor perikanan juga mengalami hal yang sama, serapan pasar atas hasil tangkapan nelayan menurun sehingga harganya anjlok.
Sedangkan beras, justru mengalami kenaikan harga di pasar saat ini pada kisaran Rp 11.000 - 12.000 per kg beras medium. Selain karena permintaan tinggi, ini akibat penurunan produksi pada pada kuartal pertama ini.
