Network
SERANG, (KB).- Pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Serang menyebutkan, pelaku usaha pariwisata perhotelan dan restoran hanya akan mampu bertahan dalam kurun waktu dua sampai tiga bulan lagi di tengah pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, para pelaku usaha tersebut menuturkan, membutuhkan kebijakan relaksasi atau pemberian keringan terhadap beban yang harus dibayarkan selama ini.
Hal tersebut terungkap dalam audiensi antara PHRI dan Pemkab Serang yang digelar di Aula Tubagus Saparudin Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Senin (8/6/2020).
Hadir dalam audiensi tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Tubagus Entus Mahmud Sahiri, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang Deddy Setiadi, Kepala Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Hamdani, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fairu Zabadi serta perwakilan PLN.
Ketua PHRI Kabupaten Serang Sukarjo mengatakan, pascaterjadi bencana tsunami Selat Sunda, beberapa hotel harus berutang pinjaman modal kerja untuk dapat bertahan. Akan tetapi, belum juga lunas terbayar pinjamannya, kini sudah ada pandemi Covid-19.
Akibatnya, pihaknya harus mengefisiensikan pengeluaran, seperti listrik dimatikan saat tidak ada tamu, karyawan dirumahkan dan dibayar gaji separuhnya, bahkan terpaksa melakukan PHK. Selain itu , banyak hotel yang tutup.
"Daya tahan (usaha hotel) beda beda bergantung pemilik modal. Paling dua tiga bulan (bertahan), kalau tidak ada relaksasi bisa PHK, hotel tutup akan banyak dan jika berpikir ada pemerintah yang berpihak relokasi investasi jeleknya (akan dilakukan)," katanya kepada Kabar Banten saat ditemui seusai audiensi, Senin (8/6/2020).
Ia menjelaskan, respons Pemkab Serang cukup terlambat untuk menyikapi masalah dampak Covid pada sektor pariwisata. Sebab, daerah lain sudah terjadi sejak sebulan lalu, mereka sudah ada keputusan terkait paket relaksasi untuk membantu pelaku jasa pariwisata.
"Tapi, untuk menjadikan paket relaksasi ini merupakan keputusan yang harus disetujui legislatif dan eksekutif, berikut juga PLN itu harus ke ESDM. Walau dari Kementerian ESDM sudah ada, tapi sampai ke daerah belum, walau di TV sudah viral, begitu juga BPJS. Ada kenaikan BPJS, tapi paket relaksasi ke daerah belum, walau semua kementerian sudah ada. Kabupaten Serang paling terlambat," ujarnya.
Ia berharap, kebijakan paket relaksasi tersebut, bisa segera terwujud. Sebab, ucap dia, saat ini kondisi pelaku usaha hotel dan restoran mengkhawatirkan, sudah banyak PHK karyawan, juga dirumahkan.
"Jadi, intinya kami tidak minta anggaran, kami minta diringankan beban seperti pajak tunda dulu, jangan kenakan sanksi," tuturnya.
Ia menuturkan, jika tetap harus seperti aturan normal dengan dipungut apa adanya, pihaknya untuk bayar karyawan saja tidak ada bagaimana untuk bayar pajak.
“Overhead cost Rp 200 juta, pendapatan Rp 100 juta, kemudian pajak 10 persen berarti Rp 10 juta, pendapatan net kami tinggal Rp 50 juta, bayar yang lain enggak mampu," katanya.
Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Entus Mahmud Sahiri mengatakan, pihaknya memahami apa yang disampaikan PHRI dan akan disikapi dengan baik.
"Karena, kami juga memperhatikan bagaimana kondisi yang ada akibat Covid-19. Sektor pariwisata yang paling terdampak tentunya harus jadi perhatian kami semua," ujarnya.
Ia menyebutkan, banyak warga Kabupaten Serang yang bekerja di sektor perhotelan dan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, dia berharap pada pengusaha hotel, agar membuang jauh pikiran kebijakan untuk mem-PHK karyawannya.
"Adapun penyesuaian perlakuan kami persilakan kepada seluruh manajemen hotel dan restoran bagaimana mengaturnya, tapi sedapat mungkin hindari PHK. Adapun insentif (relaksasi) yang bisa diberikan pemda sepanjang sesuai ketentuan akan diberikan," ucapnya.
Ia menjelaskan, kondisi saat ini harus disikapi dengan semua pihak secara baik. Seperti soal pajak, retribusi, bansos kepada warga yang kerja di restoran dan hotel termasuk mempersiapkan tata kelola di era kenormalan baru atau new normal.
"Yang jelas kami tidak terburu-buru tagih pajak, dengan kondisi ini kami menahan diri apa yang harus dilakukan. Saat ini fasenya menyelamatkan sumber daya manusianya, kami ada tiga klaster ada faktor kesehatan itu prioritas, sekarang sudah melangkah ke sosial nanti selanjutnya ekonomi, jadi akan dipertimbangkan. Sesuai kewenangan pemda terkait pajak dan retribusi akan diberlakukan,” tuturnya.
Adapun kewenangan instansi lain, kata dia, seperti BPJS dan PLN serta Telkom itu disikapi instansi lain.
“PLN juga akan disampaikan ke pusat mudah-mudahan jadi kebijakan baru," katanya.
Persiapan kenormalan baru
Sementara, Ketua PHRI Banten Ahmad Sari Alam menanggapi rencana penerapan kenormalan baru atau new normal dari Pemerintah Pusat, perlu ada kesiapan yang harus dilakukan oleh para pengusaha di bidang pariwisata. Terutama untuk kawasan Anyer dan Cinangka yang selama pandemi ini terjadi penurunan drastis. Banyak hotel yang terpaksa tutup.
"Kami minta untuk semua melakukan persiapan untuk new normal. Sudah kami rapatkan untuk menghadapi kondisi new normal ini kepada para pengusaha," ujarnya kepada Kabar Banten, Senin (8/6/2020).
Ia menjelaskan, persiapannya selain sesuai dengan yang diinstruksikan pemerintah, yakni mengutamakan protokol kesehatan, juga menyiapkan strategi pemasarannya.
"Preparetion dari pengusaha, agar segera membersihkan outlet yang sebelumnya ditutup. Kemudian, segera memanggil karyawan-karyawannya yang kemarin dirumahkan untuk bekerja kembali," ucapnya.
Tak hanya itu, lanjut dia, untuk strategi pemasarannya tidak hanya dilakukan oleh para pengusaha. Tetapi, perlu didukung dan kerja sama pemerintah daerah. Apalagi untuk kawasan Anyer dan Cinangka tahun lalu kunjungan menurun, karena adanya tsunami, lalu tahun ini ditambah dengan adanya kasus pandemi Covid-19.
"Strategi pemasarannya harus dilihat, bahwa untuk hal ini perlu kerja sama dengan pemerintah daerah, agar sama-sama meningkatkan pariwisata di wilayahnya," tuturnya.
Ia prihatin dengan kondisi pariwisata saat ini. "Tapi, mau gimana lagi, kami harap semua bisa bersabar dan tetap optimistis, bahwa pariwisata akan tetap lebih baik lagi ke depannya," katanya. (DN/TM)*
