Network
SERANG, (KB).- Pemprov Banten meminta meminta relaksasi atau kelonggaran pembiayaan atas kredit kredit ASN Pemprov Banten kepada Bank Banten dan Bank Jabar Banten (BJB). Hal tersebut menyusul kebijakan pemangkasan tukin 50 persen akibat pandemi Covid-19.
Informasi yang dihimpun, permohonan relaksasi disampaikan BKD melalui surat bernomor 800/1413/-BKD/2020 prihal permohonan relaksasi/kelonggaran pembiayaan kredit ASN. Surat ditujukan pimpinan BJB dan Bank Banten tertanggal 30 Juni 2020.
Dalam surat itu dijelaskan, sehubungan adanya penanganan wabah Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi Banten dan penanganan dampak sosialnya yang timbul di tengah masyarakat.
Baca Juga : Pemotongan Tukin Aturan Pusat, Gubernur Banten: ASN Harus Maklum
Kemudian, menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Keuangan RI Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, yang berdampak juga pada rasionalisasi belanja pegawai Pemerintah Provinsi Banten berupa penurunan Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen bagi seluruh PNS kecuali guru dan tenaga kesehatan.
"Berkenaan dengan hal tersebut kiranya dapat dipertimbangkan untuk dapat memberikan relaksasi atau kelonggaran pembiayaan atas kredit di lembaga yang kepada ASN Pemprov Banten," demikian bunyi surat tersebut.
Terdapat empat permohonan inti yang tertuang di dalamnya. Pertama, penundaan waktu pemotongan angsuran dari gaji maupun tunjangan kinerja sampai keadaan keuangan Pemprpv Banten normal.
Baca Juga : Tukin ASN Pemprov Banten Cuma 50 Persen, Bagaimana dengan Tunjangan Gubernur ?
Kedua, penambahan jangka waktu pembayaran ungsuran/cicilan pinjaman kredit dari gaji/tunjangan yang disesuaikan dengan penundaan waktu.
