Network
Ia menilai tidak ada yang salah dalam pemindahan RKUD dari Bank Banten ke BJB. Justru yang menjadi masalah ketika RKUD tetap disimpan di Bank Banten yang kondisinya tidak memungkinkan.
"Orang-orang yang enggak paham selama itu orang yang enggak paham, enggak ngerti soal RKUD, perbankan. Kalau punya duit lalu disimpan di Bank Banten suatu saat kamu khawatir boleh pindahkan enggak? Ya boleh," katanya.
RKUD Banten awalnya memang tersimpan di Bank Banten. Jika tidak dipindahkan justru yang terjadi akan semakin banyak masalah. Setoran yang masuk ke RKUD malah tidak akan bisa dicairkan.
"Makanya kita pindahin, kita amankan paling enggak mengamankan setoran yang sekarang. Itu mengapa kita pindahkan RKUD, kalau enggak dipindahin kasda kita yang ada ditambah lagi dengan setoran baru tambah banyak," ucapnya.
Baca Juga : Penyertaan Modal Bank Banten, Pemprov Belum Putuskan Skema Konversi Kasda
Adapun yang membuat Bank Banten tidak bisa mencairkan karena saat itu posisinya Bank Banten sedang tidak memiliki uang.
"Akhirnya duit kita nyangkut di situ. Jangan perkarakan kenapa di anu, perkarakannya bahwa uang kita nyangkut di situ. Kalau kita enggak selamatkan uang kita tambah banyak yang nyangkut di situ," ujarnya.
Mantan Wali Kota Tangerang ini belum bisa memastikan berapa tahap konversi dana kasda akan dilakukan. Karena hal itu masih menunggu keputusan OJK. "OJK itumah," tuturnya.
Wakil Ketua DPRD Banten Barhum HS mengatakan, pihaknya telah memberikan 10 rekomendasi yang perlu dijalankan guna menunjang penyehatan Bank Banten. Rekomendasi itu antara lain, pertama, mempercepat kajian penyertaan modal. Kedua, meminta skema penyertaan modal baik secara bertahap maupun sekaligus.
Ketiga, mempercepat pemisahan Bank Banten dari BGD. Keempat adanya right issue dengan melibatkan kabupaten/kota. Kelima, restrukturisasi Bank Banten. Keenam, dilakukannya upaya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Banten. "Restrukturisasi itu kewenangan Gubernur Banten," ujarnya. (SN)*
