Network
KABAR BANTEN - Perbankan diminta Otaritas Jasa Keuangan (OJK) memblokir sekitar 85 rekening yang diduga terlibat dengan pinjaman online (Pinjol) ilegal.
Hal itu dilakukan sebagai upaya meminimalisir serta membatasi ruang gerak pelaku melalui sistem perbankan.
Sejak September 2023, OJK telah meminta pihak perbankan untuk segera melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 85 rekening tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae mengatakan, industri perbankan juga diminta untuk menjaga komitmen yang kuat dalam mendukung upaya pemberantasan aktivitas keuangan yang melanggar hukum.
Khususnya, pinjaman online atau pinjol ilegal melalui peningkatan pelaksanaan customer due dilligence dan enhanced due dilligence (CDD/EDD).
Terutama, dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan secara dini untuk memastikan transaksi nasabah telah sesuai profil, karakteristik dan/atau pola transaksi, melalui pengembangan media monitoring yang handal.
"Selain atas permintaan OJK, bank juga melakukan analisis dan pemblokiran rekening secara mandiri," katanya, Jumat 22 Desember 2023.
Pihaknya juga telah berkomitmen melakukan upaya penindakan tegas terhadap kegiatan yang mengganggu perekonomian masyarakat.
Seperti pinjaman online atau pinjol ilegal yang akan terus dilakukan oleh OJK, termasuk melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
