CILEGON, (KB).- Kader Posyandu, kader KB, kader PKK, kader Tribina yang merupakan kader Cilegon Mandiri harus proaktif memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tahu dan paham mengenai kesehatan. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon, Heni Anita Susila dalam kegiatan pertemuan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanal) dan kader di Aula DP3AKB, Selasa (13/3/2018). Pokjanal atau kelompok kerja operasional, adalah lembaga yang di dalamnya, terdiri dari berbagai lintas program dan lintas sektor yang dibentuk dalam tujuan pengembangan dan pembinaan desa dan kelurahan siaga aktif termasuk kader Posyandu. Menurut dia, Kader Cilegon Mandiri, merupakan ujung tombak program pembangunan Pemerintah Kota Cilegon. Selama ini, kata dia, peran para kader sangat efektif, apalagi mereka terintegrasi dan bersinergi dengan petugas kesehatan. Di mana ada keluhan, lanjut dia, kader langsung ikut terjun langsung dan memfasilitasi warga. Sehingga, keluhan warga mengenai pelayanan kesehatan di Posyandu cepat ditangani. Selain itu, juga peran kader untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Jadi, ujar dia, seorang kader harus mempunyai wawasan yang cukup luas. "Bicara kesehatan cakupannya memang luas, di sinilah peran para kader baik Posyandu dan lainnya, sehingga keluarga mendapatkan akses kesehatan gratis yang disediakan Pemkot Cilegon melalui berbagai program, di antaranya Posyandu yang dikhususkan untuk balita dan ibu hamil," ucapnya. Sekretaris DP3AKB, Opang menuturkan, seorang kader kesehatan, adalah warga tenaga sukarela dalam bidang kesehatan yang langsung dipilih oleh dan dari para masyarakat yang tugasnya membantu dalam pengembangan kesehatan masyarakat. Kader kesehatan disebut juga sebagai promotor kesehatan desa atau disingkat promkes. Batasan pengertian kader kesehatan, menurut Departemen Kesehatan RI, di bidang direktorat bina peran serta masyarakat, yaitu kader kesehatan, adalah warga dari masyarakat lingkungan setempat yang dipilih masyarakat dan juga ditinjau masyarakat serta dapat bekerja dengan sukarela. Tujuan dari pembentukan kader kesehatan, menurut dia, untuk menyukseskan pembangunan nasional di bidang kesehatan, di mana prinsip dari pelayanan kesehatan menunjukkan, bahwa masyarakat bukan objek, akan tetapi subjek dari suatu pembangunan nasional. (AH)***