Network
“Padalah itu adalah program pemerintah pusat yang diserahkan ke pemerintah daerah. Tapi di Banten, program itu tidak diberlakukan. Alasannya pasti karena tidak ada anggaran. Tapi honor kami selaku guru honorer itu per bulannya rata-rata Rp250 ribu. Mohon pikirkan nasib kami,” ucapnya.
Sementara Fathan, warga lain, mengeluhkan polusi udara dari area pabrik kimia milik PT Dover Chemical Indonesia. Fathan mengatakan jika bau menyengat yang terus menerus keluar membuat pemukiman warga di sekitar pabrik tidak lagi layak huni.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Banten Dede Rohana mengatakan, aspirasi-aspirasi warga akan dicatat dan dilaporkan untuk kemudian ditindaklanjuti di tingkat Pemprov Banten.
“Kami akan catat untuk dijadikan sebagai pokok-pokok pikiran DPRD Banten. Kemudian akan disinkronkan dengan TAPD juga program-program Pemprov Banten di 2020 dan 2021,” ujarnya.
Terkait isu pengangguran, dirinya akan mengangkat isu tersebut di acara Industri Gathering pada Selasa (26/11/2019). Pihaknya akan berusaha merumuskan solusi menyikapi berbagai persoalan, sehingga industri tumbuh secara positif demi pengentasan tingkat pengangguran.
“Apa persoalannya, bagaimana agar industri tetap tumbuh secara positif. Lalu adakah regulasi yang menyulitkan mereka, ini yang akan kami carikan solusinya nanti,” tuturnya.
Terkait persoalan PT Dover Chemical Industri, Dede akan mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Banten. Ia ingin memeriksa apakah perusahaan tersebut telah beroperasi sesuai Amdal.
“Saya ingin lihat apakah memang ada Amdalnya. Kalau ternyata ada, saya akan cek ke lapangan apakah operasional mereka sesuai Amdal. Karena sekarang ini warga terkena dampak polusi udara, seharusnya itu tidak terjadi,” ucapnya.*
