Network
Persoalan lain, Kota Cilegon juga menjadi sorotan karena keterbukaan informasi publik yang mendapatkan rapot merah dari Pemprov Banten. Belum lagi hal-hal lain yang turut menjadi persoalan kota baja ini.
"Keterbukaan informasi buruk, gedung kejari tidak ditempati bahkan mau dibuatkan gedung baru, banjir setiap tahun, kesejahteraan belum merata, dan masih banyak lagi," ucapnya.
Rikil mengatakan, ketika HMI melakukan bakti sosial di depan Rumah Dinas Wali Kota Cilegon dan tiga titik lain, masih banyak tukang becak, pemulung yang masih menderita.
"Kenapa ini menjadi perwajahan Kota Cilegon, kami melihat ini sangat miris," katanya.
Terakhir, Rikil mengaku jika HMI Kota Cilegon akan turut mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 74 miliar. Ia mengingatkan, Pemkot Cilegon untuk tidak menyelewengkan anggaran tersebut.
"Ini adalah bantuan sosial dan kesehatan, kami ingatkan bantuan ini harus tepat sasaran. Jangan sampai ini diselewengkan," ujarnya.
Ketika wartawan menanyakan perihal target RPJMD ke Wali Kota Cilegon Edi Ariadi, Edi enggan memberikan keterangan.
"Kalau seputar RPJMD, tidak lah," tutur Edi ditemui di Masjid Nurul Iman, akhir pekan lalu.
Harus dibenahi
Kritikan terhadap Pemkot Cilegon juga datang dari tokoh masyarakat. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Cilegon Hifdullah menilai, saat ini pembangunan di Kota Cilegon sudah bagus, namun masih perlu ditingkatkan.
