Network
KABAR BANTEN - Mesir, sebuah negara dengan sejarah yang kaya, saat ini tengah mengalami transformasi besar-besaran dengan pembangunan ibu kota baru atau yang dikenal sebagai New Administrative Capital (NAC).
Pergeseran ibu kota dari Kairo ke lokasi baru sekitar 45 km di timur Kairo menjadi langkah ambisius yang diambil oleh Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, dengan harapan memajukan ekonomi dan mengatasi pertumbuhan populasi yang terus berkembang.
Meski dihadapkan dengan sejumlah kritik, Presiden al-Sisi mempertahankan proyek mega ini sebagai langkah yang diperlukan untuk mengejar kemajuan.
Pembangunan ibu kota baru ini telah mencapai tahap pertama dengan biaya yang mencapai 500 miliar EGP (sekitar Rp251,49 triliun).
Fase pertama ini melibatkan pembangunan gedung tinggi, gedung opera, masjid raya, katedral, 100 ribu unit rumah, dan berbagai infrastruktur seperti jalan, kereta listrik, dan monorel.
Namun, proyek ini juga tidak luput dari kritik, terutama terkait dengan biaya tinggi dan potensi peningkatan beban utang bagi Mesir.
Beberapa pihak berpendapat bahwa sumber daya yang digunakan untuk proyek ini bisa dialokasikan untuk sektor lain yang membutuhkan perhatian serius.
Meskipun kritik tersebut, Mesir bersiap memasuki fase kedua proyek ini yang diperkirakan selesai pada 2027.
Ketua Administrative Capital for Urban Development (ACUD), Khaled Abbas, mengungkapkan bahwa biaya fase kedua diperkirakan mencapai 250-300 miliar EGP (sekitar Rp125,74 triliun - Rp150,89 triliun).
Fase ini melibatkan sejumlah pengembangan lanjutan dan pemindahan kantor pusat sejumlah bank dan perusahaan bisnis ke ibu kota baru.
Saat ini, hasil dari fase pertama proyek ini dapat dilihat dengan berdirinya gedung megah setinggi 60 lantai, gedung opera, masjid raya, katedral, dan pembangunan 100 ribu unit rumah.
Selain itu, jaringan infrastruktur seperti jalan, kereta listrik, dan monorel telah menjadi bagian integral dari tata kota baru ini.
Sejalan dengan kemajuan proyek, perkembangan signifikan diharapkan pada kuartal-I 2024, di mana bank-bank dan perusahaan bisnis akan memindahkan kantor pusat mereka ke ibu kota baru.
Pada bulan Juli mendatang, diantisipasi bahwa pegawai pemerintah akan pindah ke lokasi baru ini, menandai awal era baru bagi administrasi dan layanan publik.
Mesir melalui proyek ibu kota baru ini tidak hanya membangun struktur fisik, tetapi juga menandai semangat transformasi dan kemajuan.
Walaupun kontroversial, proyek ini mencerminkan tekad pemerintah Mesir untuk membawa negara ini ke era baru.
Begitupun Indonesia. Meski mendapat sejumlah penolakan dan kontroversi, IKN atau Ibu Kota Nusantara diharapkan mampu menjadi pusat pemerintahan Indonesia yang membawa masa kejayaan bagi Indonesia.***
