Network
KABAR BANTEN - Penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS) berupa bantuan langsung tunai (BLT) Pemprov Banten dikeluhkan masyarakat dalam reses masa sidang III tahun 2020 yang dilakukan anggota DPRD Banten Nawa Said Dimyati di sejumlah titik daerah pemilihannya.
Nawa Said Dimyati mengatakan, dirinya mendapatkan keluhan masyarakat tentang bantuan langsung tunai (BLT) JPS Covid-19 yang terlambat. Mereka pun bertanya alasan yang menghambatnya.
"Mayoritas tentang BLT, kenapa BLT itu lambat itu keluhan masyarakat," katanya, Ahad 23 Agustus 2020.
Masyarakat juga bertanya tentang kapan pembelajaran tatap muka sekolah akan dilakukan dan pola kebijakan pemerintah untuk menghidupkan UMKM.
"Karena banyak PHK dan sebagainya. Jarang aspirasi tentang bangunan fisik hampir mayoritas tentang itu," ujar Pria yang akrab dipanggil Cak Nawa ini.
Baca Juga : Sempat Mandek, Bansos Pemprov Banten Kembali Didistribusikan
Aspirasi yang disampaikan telah dicatatnya untuk disampaikan kepada pihak terkait. Jika aspirasi berhubungan dengan pemprov akan disampaikan kepada pemprov. Aspirasi berhubungan pemkab akan direkomendasikan kepada pemkab, dan aspirasi yang berhubungan dengan pusat akan disampaikan melalui Fraksi Demokrat di DPR RI.
"Kalau reses cuma menyerap nanti hasilnya kita rumuskan. Jadi saat ini mendengarkan, melihat kemudian kita rumuskan," ujarnya.
Sepengetahuannya, JPS yang disalurkan pemprov memang terlambat. Untuk tahap I penyaluran hingga kini belum tuntas. Penyebabnya antara lain data yang tak sinkron dengan kondisi lapangan. Data ini diberikan langsung dari pemkab/pemkot di Banten.
