LEBAK, (KB).- Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) provinsi Banten dan aparatur Desa Sudamanik, Kecamatan Cimarga mengapresiasi kinerja Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Banten dalam program bantuan Rumah tidak layak huni (RTLH) di desanya. Program tersebut sudah sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat khususnya penerima bantuan RTLH di Desa Sudamanik. “Kita sangat mengapresiasi kinerja dinas Perkim Provinsi Banten, mengingat perealisasian program ini sangat baik sehingga mulai tahap pelaksanaan yang melibatkan masyarakat juga yang mendaptkan bantuan juga tepat sasaran” ujar Yan Graha Pengurus Paguyuban LMDH Banten di dampingi Kades Sudamanik Supri, Rabu (1/8/2018). Yan juga mengharapkan agar program ini berkesinambungan sehingga dapat secara cepat mengentaskan kemiskinan mengingat masyarakat desa sekitar hutan tersebut adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam menjaga ekosistem alam, mengingat kelestarian hutan adalah hal utama bagi mereka, sehingga kewajiban kita bersama untuk kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan. “Kita berharap kedepannya jalan lingkungan serta jalan akses pertanian juga segera di bangun pemprov banten untuk mendongkrak ekonomi masyarakat desa sekitar hutan, mengingat sebagian besar masyarakat di desa sudamanik berprofesi sebagai petani,“ katanya. Hal yang hampir senada juga di ungkapkan oleh Kades Sudamanik Supri, atas nama desa dan masyrakat dirinya merasa sangat bersyukur akan program RTLH yang ada di desanya, mengingat masyarakat penerima program tepat sasaran dan pelaksanaan RTLH yang sangat memuaskan. “Syukur alhamdulillah, program RTLH ini sangat meringankan beban masyarakat kami, sehingga kami berharap tahun depan rumah yang tidak layak huni lainnya di desa kami segera di rehab oleh pemerintah provinsi banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,“ ujarnya. Ia menuturkan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa hutan khususnya dinas perkim patut di acungkan jempol, sebab dalam hal penerima bantuan tepat sasaran, terbukti dengan adanya survey lapangan dan uji kelayakan. (FI)*