Network
LEBAK, (KB).- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di tahun 2020 ini, memprioritaskan tiga (3) program besar yakni pertama, melayani masyarakat hingga pelosok. Kedua, zona integritas bebas korupsi, dan Ketiga, restrukturisasi.
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengatakan, selama ini BKKBN belum pernah mendapatkan satu prestasi zona integritas. Tapi kemarin, selama lima bulan dirinya menjabat, BKKBN mendapatkan 2 penghargaan zona integritas.
Kemudian, kata dia, pihaknya akan menghilangkan jabatan eselon empat (4) dan dijadikan fungsional. Baik jadi penyuluh maupun jadi tenaga fungsional lainnya. Eselon tiga (3) juga akan kami pangkas sebesar 87 persen.
“Itu hal-hal yang besar yang harus dilakukan. Mereka ini kita kasih quickwin-quickwin supaya ada program terobosan-terobosan yang cepat,” ujar Hasto, usai mengunjungi dan menyerahkan bantuan untuk korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, di posko pengungsian Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran (Dodiklatpur) Rindam III/Siliwangi, di Desa Ciuyah, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (24/1/2020).
Ia mengatakan, pihaknya punya tugas dalam bidang pembangunan keluarga di Kabupaten Lebak. "Ini penting sekali bagaimana kami bekerjasama dan bersinergi dengan Bupati Lebak dan Wakil Bupati Lebak untuk mengurus masalah keluarga di Kabupaten Lebak," ujarnya.
Ia mengungkapkan, untuk Provinsi Banten ada Rp 16 miliar untuk membeli implan dan itu sudah dibelikan implan. Nantinya implan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kemudian kita bikin katalog sektoral khusus BKKBN.
Baca Juga : Jalin Sinergitas dan Salurkan Bantuan Korban Bencana, Kepala BKKBN Kunjungi Pemkab Lebak
“Dulu kan katalognya tipe nasional, dan itu lambat sekali. Terus kita bikin sendiri. Memang tidak mudah. Banyak karyawan yang nangis-nangis. Tapi itu kan demi rakyat dan untuk melayani rakyat,” ujar Hasto.
Untuk program percepatan, kata dia, dirinya akan mengontrol rantai pasok, jangan sampai masyarakat di ujung-ujung manapun di Indonesia ada kekurangan obat dan alat kontrasepsi.
"Saya paling tidak suka kalau mendengar ada kekurangan ini kekurangan itu. Makanya selama tiga bulan saya menjabat hal tersebut kami selesaikan semua di seluruh Indonesia," ujar Hasto didampingi sejumlah Pejabat BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Banten Drs. Aan Jumhana serta Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi.
