Network
LEBAK, (KB).- Keberadaan pengolahan pertambangan pasir di Kecamatan Cimarga dikhawatirkan akan berdampak terhadap mutu dan ketersediaan air baku yang ada di wilayah setempat. Karenanya, pemerintah harus melakukan penertiban, sehingga dampak buruknya tidak semakin parah.
Hal itu terungkap saat reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Ade Hidayat di Desa Sangkamanik, Kecamatan Cimarga, Rabu (4/3/2020). Acara reses dihadiri Anggota DPR RI Ali Jumroni, Ketua DPRD Lebak Didin Nurochmat, Kepala desa (Kades) serta masyarakat setempat.
Politisi Partai Gerindra Ade Hidayat menyampaikan, dalam reses itu pihaknya banyak menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Salah satunya, soal pengelolaan limbah air dari cucian pasir aktivitas pertambangan. Warga khawatir, aktivitas pencucian pasir bisa merusak mutu dan ketersediaan air baku di wilayah itu.
"Titik persoalan pengolahan limbah pencucian pasir ini, karena warga khawatir dampak buruknya bisa mengakibatkan mutu air baku rusak," kata Ade Hidayat.
Menurut dia, hal itu dinilai sangat penting. Sebab, warga di wilayah itu mayoritas masih menggunakan air sungai dan air tanah untuk keperluan mandi, cuci dan kakus (MCK) sehari-hari. Karenanya, warga sangat berharap pemerintah bisa menertibkan aktivitas pertambangan, khususnya soal pengolahan limbah pasir.
"Pengusaha juga diminta berperan aktif dan responsif terhadap kerusakan lingkungan," ujarnya.
Selain masalah pengolahan limbah pertambangan pasir, kata dia, masyarakat juga menyampaikan aspirasi soal fasilitasi Penerangan Jalan Umum (PJU) di lintasan jalan desa dan kawasan permukiman yang masih sangat minim.
"Termasuk soal perbaikan infrastruktur jalan lingkungan dan drainase. Itu juga menjadi aspirasi masyarakat dan menjadi skala prioritas," ucapnya.
Selain soal infrastruktur dan lingkungan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi soal pendidikan. Di antaranya, agar jam belajar sekolah terkait budi pekerti agar diperbanyak. Hal itu dinilai penting, terlebih menghadapi era demografi.
"Semua aspirasi ini tentu akan kami tindak lanjuti dengan disampikan kepada gubernur dalam rapat paripurna untuk selanjutnya menjadi pokir anggota DPRD Banten," ucapnya. (PG)*
