Menurut Muhaemin, jika e-warong mandiri akan memenuhi kebutuhan sesuai keinginan KPM tidak seperti yang sekarang berlangsung.
”KPM kan “raja”, mereka seharusnya bisa bebas memilih komoditi yang diinginkan selama sesuai yang tercantum dalam Pedum,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak Musa Weliansyah mengatakan, hampir semua e-warong menginginkan mandiri, termasuk para kades berharap agar e-warong dikelola oleh Bumdes.
"Semua kades dan e-warong komplain dengan harga beras yang tinggi rata-rata supllier," ucapnya. (DH)*