Network
LEBAK, (KB).- Pihak Kejaksaan negeri (Kejari) Lebak meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) transparan dalam penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Semua pihak juga harus ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut.
"Bukan hanya aparat penegak hukum, saya kira semua pihak juga harus ikut proaktif mengawasi penggunaan anggaran itu," kata Kejari Lebak Edi Winarko, Ahad (3/5/2020).
Ia mengatakan, dalam penyaluran alokasi anggaran refocusing penanganan Covid-19, OPD harus transparan, khususnya berkaitan dengan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang terkena dampak. Selain itu, anggaran JPS juga harus tepat sasaran.
”Anggaran bantuan JPS di Kabupaten Lebak berjumlah Rp 160,35 miliar. Itu anggaran yang sangat luar biasa dibandingkan Kota Tangerang yang berjumlah Rp 95 miliar. Padahal, Kota Tangerang merupakan daerah zona merah. Makanya, anggaran yang dialokasikan harus benar-benar tepat sasaran,’’ ujarnya.
Ia mengingatkan, OPD dalam implementasi penyaluran anggaran dana Covid-19 untuk warga yang terdampak tidak sampai ada penyimpangan, seperti contoh di daerah lain yang memang pernah terjadi. Pelanggaran yang rentan terjadi bisa saja dari segi pengadaan-pengadaan barang mulai dari alat pelindung diri (APD), masker dan lainnya.
”Bisa saja dari pengadaan dari alat kesehatan, seperti sudah kedaluwarsa terus dibeli. Semoga di Kabupaten Lebak tidak terjadi," ucapnya.
Pihaknya juga menyoroti sejumlah posko pemantauan yang ada di setiap perbatasan akses masuk ke Kabupaten Lebak. Menurutnya, mekanisme kerjanya harus jelas dan seperti apa model pelaporan setiap harinya. Karena anggaran insentif petugas jaga cukup besar setiap harinya sekitar Rp 100.000.
”Ada 10 pos penjagaan di setiap perbatasan Kabupaten Lebak. Petugas yang saat ini berjaga di pos check poin terdiri dari TNI, Polri, BPBD, petugas kesehatan dan Dishub," katanya.
Dalam hal ini, sambung dia, Kejari hanya mendampingi dari segi hukum. Sementara, untuk pelaksanaannya pihaknya tidak mengetahui secara detail.
"Kendala-kendala di lapangan harus diminimalisasi. Jangan sampai tumpang tindih dana penyalur dan data-data penyaluran bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," tuturnya.
