KABAR BANTEN – potensi krisis pangan dunia mengancam. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi, dampak pandemic Covid-19 yang masih meluas di berbagai Negara,beroptensi terjadinya rawan pangan.
Untuk mengantisipasi kekeringan dan rawan pangan, Indonesia harus lakukan upaya yang salah satunya didorong DPR RI adalah adalah memaksimalkan fungsi lahan tidur untuk dikelola petani di daerah secara massal.
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mendorong Pemerintah khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memaksimalkan fungsi lahan yang dikuasai namun tidak dimanfaatkan.
Baca Juga: Jaga Ketahanan Pangan, Petani di Kota Serang akan Terima Benih Padi
Langkah itu, diharapkan mampu mengurangi beban APBN yang selama ini terfokus pada stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021.
Program tersebut, saampai saat ini sudah mengalokasikan pagu anggaran sebesar sebesar Rp 699,43 triliun atau nyaris Rp 700 triliun.
"Pemanfataan lahan BUMN ini penting. Baik lewat pola kemitraan dengan jangka waktu yang ditentukan. Jalan keluar ini merupakan upaya mengantisipasi kerawanan pangan, hingga menumbuhkan dunia kerja dan usaha baru," jelas Azis Syamsuddin dikutip KabarBanten.com dari dpr.go.id.
Baca Juga: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Ajak Masyarakat Konsumsi Pangan B2SA
Menurut dia, lahan tidur milik BUMN dapat dijadikan penguat rencana program cetak sawah dengan prinsip-prinsip pokok.
Salah satunya, menjawab defisit pangan, hingga tidak menimbulkan polemik seperti impor beras, termasuk mengurangi konflik agraria, perampasan tanah petani dan masyarakat adat.
Baca Juga: Bantuan Sosial Pangan Mulai Digulirkan di Kabupaten Pandeglang, Polisi Kawal Penyaluran BPNT 2021
"BUMN punya andil besar untuk ini. Kembali pada prinsip pelibatan aktif rakyat sebagai aktor utamanya. Bukan untuk membangun food estate seperti MIFEE di Papua atau rice estate boleh BUMN atau perusahaan swasta agribisnis," katanya.
Tapi ini mengedepankan pemanfaatan di tengah beban APBN yang terus meningkat dan melebarnya angka pengangguran," papar Azis Syamsuddin menambahkan.
Baca Juga: Budidaya Porang, Menjaga Ketahanan Pangan dan Bangkit dari Pandemi
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, BUMN dapat melibatkan kelompok tani sampai petani milenial yang tersebar di seluruh nusantara.
"Pada posisi ini, BUMN juga bisa menggandeng pemerintah daerah dalam mengakselerasi. Lahan BUMN yang tidak produktif, menjadi solusi, di tengah kegelisahan rakyat dan pemerintah di atas bayang-bayang Utang Luar Negeri (ULN)," terang Azis.***