KABAR BANTEN - Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai demo menolak kenaikan harga kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bukan memperjuangkan warga tak mampu.
"Saya kira demo-demo yang dilakukan teman-teman mahasiswa dan buruh kurang pas. Karena yang diperjuangkan bukan orang kurang mampu tetapi orang mampu," kata Moeldoko saat menjawab pertanyaan pada acara Klarifikasi dengan tema "Isu, Krisis dan Trust Masyarakat" Forum Pemimpin Redaksi PIkiran Rakyat Media Network pada Kamis 15 September 2022.
Moeldoko mengungkap alasannya karena 80 persen subsisi BBM selama ini dinikmati kalangan menengah ke atas atau orang mampu.
"Ini kan ironis. Jadi kita harus jernih melihat. Pemerintah telah memberikan penjelasan bahwa kenaikan harga BBM dalam upaya menerapkan subsidi yang tepat sasaran," kata mantan Panglima TNI ini.
Baca Juga: Polisi Bekuk Pria Diduga Penimbun BBM di SPBU Cibaliung Kabupaten Pandeglang
Moeldoko mengharapkan kalangan mahasiswa maupun buruh untuk mengawal kebijakan penerapan subsidi tepat sasaran ini.
"Bukan turun ke jalan, tetapi mengawal pemerintah agar subsidi betul-betul tepat sasaran," ujarnya.
Ia mengakui sampai saat ini subsidi belum tepat sasaran karena kendala data. "Ada perubahan data-data pasca Covid-19 dan DTKS yang saat ini sedang dalam perbaikan," katanya.
Moeldoko mengatakan saat ini sedang dibuat sistem data melalui aplikasi My Pertamina.
Baca Juga: Kenaikan Harga BBM, Buruh Kota Cilegon Gelar Aksi Demo Ingin Upah Naik, Begini Tuntutannya
Ia mengatakan agar subsidi BBM tepat sasaran maka diperlukan batasan terha dap kendaraan dengan kapasitas CC tertentu.
"Yang mana saja dan berapa CC yang mendapat subsidi BBM itu," tuturnya.
Moeldoko mengatakan saat ini beban APBN makin berat jika tidak dilakukan penyesuain harga BBM.
Moeldoko mengungkapkan kuota BBM solar dari kuota 15 juta sekarang meningkat menjadi 17 juta dan BBM pertalite kuota 25 juta sekarang mencapai 29 juta.
"Desember akan habis jika tidak ada penyesuaian harga," ujarnya.***