KABAR BANTEN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka secara luas keluhan seputar jalan rusak di daerah yang disampaika melalui akun instagramnya pasca melakukan kunjungan di Lampung.
"Apabila jalan di daerah Anda masih rusak parah dan sudah lama tidak diperbaiki, sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun instagram ini," tulis Presiden Jokowi di akun@jokowi.
Dalam pantauan Kabar Banten hingga Sabtu 6 April 2023 pagi, sudah ada 72.799 komentar warga menanggapi di kolom komentar akun Presiden Jokowi@jokowi.
Dari beragam komentar dan keluhan, di antaranya ada yang berasal dari Banten. Salah satunya disampaikan akun@refa_afq yang mengeluhkan jalan rusak menuju Taman Nasional Ujung Kulon Pandeglang.
"Pak, jalan Taman Nasional Ujung Kulon, itu jalan tanpa status tolong pak dari Indonesia merdeka sampai sekarang gak pernah dibenerin pak. Jalan menuju warisan dunia loh pak. Banyak wisatawan mengeluh, tapi karena keindahannya wisatawan balik lagi. Untuk itu, bila jalannya bagus, menurutku stabilitas warga juga meningkat di darat maupun di laut," tulisnya.
Presiden Jokowi memandang pembangunan infrastruktur jalan itu sangat penting untuk mendukung arus mobilitas barang dan orang. Mobilitas yang lancar akan membantu menurunkan biaya transportasi dan harga barang di pasar-pasar.
Sebelumnya saat pengecekan jalan rusak di Lampung, Presiden Jokowi menyatakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak di Lampung.
“Semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah,” ujar Presiden di Jalan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah dikutip dari laman setkab.go.id.
Menurut Presiden, setiap ruas jalan memiliki penanggung jawabnya masing-masing, yaitu pemerintah pusat untuk jalan nasional, gubernur untuk jalan provinsi, dan bupati/wali kota untuk jalan kabupaten/kota. Meskipun demikian, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan di Lampung.
“Tetapi ini karena memang sudah lama ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” tuturnya.
Untuk memperbaiki infrastruktur jalan tersebut, Presiden menuturkan bahwa pada tahun ini pemerintah pusat akan secara khusus mengucurkan anggaran sebesar kurang lebih Rp800 miliar untuk Lampung.
Biaya tersebut akan mencakup perbaikan 15 ruas jalan dan akan dimulai tahap pembangunannya pada bulan Juni setelah proses lelang dilakukan.
“Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang, tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur, ada yang tanggung jawabnya Bapak/Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat,” jelasnya.
Kepala Negara juga menjelaskan bahwa hal serupa yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat juga ada di beberapa provinsi lain.
Menurutnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk menyiapkan infrastruktur jalan yang baik adalah bagian dari tugas pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
"Memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang, dan menyangkut juga biaya logistik, ongkos logistik. Kalau ongkos logistik karena jalannya rusak menjadi tinggi, produk itu tidak bisa bersaing,” ujarnya menegaskan.
Sejumlah jalan rusak di Lampung ditinjau Presiden Jokowi dengan menggunakan kendaraan kepresidenan. Ruas jalan pertama yang ditinjau Presiden adalah Jalan Terusan Ryacudu di Lampung Selatan. Selain itu, Presiden juga meninjau Jalan Seputih Raman, Jalan Seputih Banyak, hingga Jalan Simpang Randu.
Rute yang ditinjau Presiden pada hari ini merupakan rute yang berbeda dari yang sudah diagendakan sebelumnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.***