KABAR BANTEN – Isu bursa pergantian Kapolri bergulir jelang masa pensiun Jenderal Polisi Idham Azis pada Januari 2021. Indonesia Police Watch (IPW) mengusulkan agar Jokowi memilih Kapolri yang sebelumnya bertugas menjadi Kapolda di Jawa atau daerah rawan.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, insting dalam mengantisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) calon Kapolri harus mumpuni dan insting menjaga keamanan Indonesia yang prima tetap perlu diperhatikan.
“Karena itulah, IPW mengusulkan kandidat calon Kapolri dari nama yang pernah menjadi Kapolda di Jawa atau di daerah rawan,” ujar Pane, seperti dikutip Kabar Banten dari Antara, Senin 16 November 2020.
Baca Juga: Kapolri : Selamatkan Diri Sendiri dan Orang Lain dengan Protokol Kesehatan
Menurutnya, peluang kandidat pada bursa calon Kapolri masih terbuka, dan tentu itu semua tergantung dari pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Peluangnya masih terbuka dan semua tergantung Presiden," ujar Neta.
IPW usul, pemberian jabatan calon Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis tidak hanya berdasarkan perkawanan tapi harus berorientasi pada kebutuhan Polri.
Baca Juga: Melawan Saat Ditangkap, Pembobol ATM di Serang Ditembak Mati Polisi
"Itu diusulkan agar Presiden tidak terjebak pada 'nilai perkawanan yang semu dan menyesatkan'. Syarat utama calon Kapolri, selain bintang tiga, seharusnya calon Kapolri itu dipilih dari figur jenderal bintang tiga yang tidak bermasalah, kapabel, mumpuni, dan profesional, modern, dan terpercaya (promoter)," kata Neta.
Selain itu, IPW mengusulkan agar calon Kapolri yang dipilih harus paham dengan manajemen dan organisasi Polri secara utuh.
Sebab, persoalan besar di Polri saat ini adalah penumpukan personel di jajaran tengah dan atas.
Baca Juga: Ringkus Pengedar Narkoba, Polisi Nyaris Dikeroyok
Selanjutnya, calon Kapolri harus memahami kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana Polri sehingga proyek-proyek pengadaan di Polri tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan kepolisian dalam menjaga kamtibmas.
"Sehingga orang-orang baru yang tidak mengerti tentang kepolisian jangan diberi menangani proyek-proyek pengadaan di Polri. Jangan hanya gara-gara kenal dengan Kapolri kemudian diberi proyek pengadaan sehingga proyek tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan Polri," kata Neta.
Baca Juga: Pertemuan ABIS 2020, Jokowi Paparkan Jurus Atasi Gelombang PHK
Menurutnya, figur calon Kapolri juga harus paham mengenai sistem karir untuk mengembangkan tugas profesional kepolisian.
“Tujuannya agar jangan sampai ada seorang pejabat kepolisian yang bertahun-tahun bertugas di satu tempat,” tuturnya.
Dia mencontohkan Kapolda Bali yang sudah menjabat hampir lima tahun dan tak kunjung dimutasi.
Baca Juga: Peredaran Narkoba Masih Tinggi, 13 Tersangka Kasus Narkoba Diamankan Polres Serang Kota
Dengan keempat kriteria itu, kata Neta, calon Kapolri bisa juga diambil dari bintang dua. Kebetulan dalam waktu dekat, ada dua jenderal bintang tiga yang pensiun, sehingga jenderal bintang dua bisa didorong untuk menggantikannya, untuk kemudian juga berpeluang masuk bursa calon Kapolri.
Namun, IPW melihat dari sekian banyak figur yang mumpuni itu, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri hanya akan memilih lima figur sebagai bakal calon Kapolri, yang nanti akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk memilihnya.
Baca Juga: Dua Daerah di Provinsi Banten Zona Kuning Covid-19, Belajar Tatap Muka Tunggu Rekomendasi Satgas
"Proses pemilihan oleh Wanjakti Polri itu masih lama, yakni pertengahan Januari atau usai Polri melakukan tugas besar, yakni pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021," kata Neta.***