Network
2. Setelah masyarakat (fakir miskin) mendaftar diri, pihak Desa atau Kelurahan akan mengadakan musyawarah untuk membahas kondisi warga yang layak masuk DTKS berdasarkan prelist awal dan indikasi baru.
Baca Juga: BLT Penyaluran Dana Desa: Lakukan Pendampingan, Babinsa Kubangkampil Berperan Aktif
3. Setelah musyawarah, pihak desa akan membuat berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa atau Lurah dan perangkat desa lainnya, yang kemudian menjadi prelist akhir.
4. Prelist akhir disampaikan ke Dinas Sosial (Dinsos) untuk dilakukan verivikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga.
5. Setelah diverivikasi dan divalidasi, data diinput di aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) secara ofline oleh operator Desa atau Kecamatan.
6. Data yang sudah diinput, dieksport berupa ekstensi file SIKS.
Baca Juga: Listyo Sigit Prabowo, ‘The Rising Star' Polri, Eks Ajudan Jokowi, Kini Calon Kapolri
7. File kemudian dikirim ke Dinsos untuk diimport ke dalam aplikasi SIKS online.
8. Hasil verivikasi dan validasi laporan kepada bupati atau walikota untuk disahkan.
9. Setelah disahkan bupati atau walikota, data disampaikan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri.
