Network
KABAR BANTEN – Saling serang kini mewarnai kisruh Partai Demokrat pasca penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilangsungkan di DelI Serdang Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat, 5 Maret 2021.
Dalam KLB Demokrat di Sumut tersebut, menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moledoko sebagai Ketua Umum Partai terpilih versi KLB Deli Serdang yang tak lain merupakan pihak eksternal atau bukan kader partai Demokrat.
Atas peristiwa yang terjadi, gejolak politik internal Partai Demokrat yang terbelah menjadi dua, yakni kader Demokrat di bawah kepemimpinan AHY, dan kader demokrat di bawah kepemimpinan Moeldoko yang terpilih dalam KLB Sumut, tidak hanya menjadi konsumsi kader tapi konsumsi umum.
Pemberitaannya hingga kini masih hangat diperbincangkan. Kedua Kubu juga terlihat saling adu kekuatan politik, dengan sederet latar belakang terjadinya KLB dan permasalahana dalam internal partai Demokrat mau tidak mau, dengan sendirinya akhirnya dibeberkan sendiri baik oleh kader demokrat baik yang statusnya masih aktif ataupun di nonaktifkan.
Berdasarkan pantauan KabarBanten.com dalam talkshow mata najwa perihal Adu Kuat Demokrat, yang diunggah dalam akun Youtube @najwa shihab 5 hari yang lalu, dalam talkshow tersebut, terlihat kedua kubu saling adu kuat argumen, dan pengakuan akan peristiwa yang terjadi.
Kubu KLB yang berada dalam barisan kader Demokrat yang statusnya dipecat, membeberkan latar belakang hingga akhirnya terselenggara KLB, mulai dari politik dinasti, hingga persoalan mahar kader Demokrat.
Baca Juga: Kudeta Demokrat, Fahri Hamzah Kode Bela Rakyat, Netizen: Kami Terbiasa Mengurus Diri Sendiri Bang
Sementara kader dalam kubu AHY, juga berusaha menangkis penyelenggaraan KLB yang dinilai ilegal berdasarkan rentetan peristiwa dan juga AD/ART terbaru tahun 2020 hingga dalam penjelasan Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon mengklaim bahwa besarnya Demokrat berdasarkan sejarah karena 4 pilar demokrat hasil pemikiran SBY.
“4 hal, pilar partai abang bantah dulu, seperti nama dan warna demokrat, mars demokrat, simbol logo bendera partai hingga manifesto pak SBY,” kata Jansen.
Sementara, dalam kubu KLB Deli Serdang, pihkanya mengakui kebesaran dan menghormati pak SBY. Namun berdasarkan peristiwa yang terjadi akan politik dinasti dan juga banyaknya permasalahan yang terjadi dalam internal partai Demokrat, maka pihaknya menilai satu-satunya upaya terbaik untuk memperbaiki partai adalah dengan melangsungkan KLB.
Jhoni Allen Marbun, salah satu Inisiator KLB Partai Demokrat Deli Serdang Sumut menjelaskan, bahwa banyak pihak yang curhat kepadanya akan beratnya transaksi politik atau mahar yang mahal dalam partai Demokrat.
Baca Juga: Moeldoko Pimpin Partai Demokrat, SBY Akui Berbuat Salah di Masa Lalu dan Minta Ampun
“Banyak pejabat daerah, kader-kader demokrat yang merasa keberatan akan mahar politik di partai demokrat yang mahal, saya ada buktinya, bahkan kwitansinya ada, kalau mau perlu kita beberkan,” kata Jhoni membeberkan masalah yang menjadi penyebab utama di Partai Demokrat.
Baca Juga: Dunia Maya Riuh, Moeldoko Batasi Komentar di Instagram Usai Jadi Ketum Demokrat versi Deli Serdang
Dalam penjelasannya, Jhoni menyeret beberapa nama kepala daerah, termasuk menyebut nama Gubernur Banten perihal persoalan mahar politik yang dinilai mahal.
“Gubernur Banten, anda tau, Wahidin Halim, ketua DPD Demokrat sebelum dia DPR RI. Dari DPR mencalonkan Gubernur menang, dia ditawari ketua DPD tapi tidak mau. Kenapa? Karena terlalu besar maharnya udah punya partai sendiri. Untuk kedalam saja mahal, apalagi keluar,” kata Jhoni menjelaskan.
Untuk diketahui, Jhoni Allen Marbun merupakan kader partai Demokrat yang dipecat dari Demokrat dibawah kepemimpinan AHY, dan sekarang ia statusya sebagai Sekjen Demokrat kubu Moledoko hasil KLB Deli Serdang.***
