Network
KABAR BANTEN - Sebanyak 21 juta data ganda bansos yang dilaporkan Mensos Tri Rismaharini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat dukungan dari DPR RI.
Laporan Mensos Tri Rismaharini tentang 21 data ganda bansos tersebut, dinilai sebagai bukti bahwa data kemiskinan memang masih bermasalah.
Dukungan terhadap Mensos Tri Rismaharini yang melaporkan 21 juta data ganda bansos ke KPK tersebut, dsisampaikan Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
"Ini adalah bukti terbaru. Tidak tanggung-tanggung, ada 21 juta data bansos yang salah. Ini tidak bisa didiamkan,” kata Saleh Partaonan Daulay dikutip KabarBanten.com dari dpr.go.id.
“Betul datanya sudah ditidurkan. Tetapi proses pendataan sehingga bisa salah seperti itu harus diperiksa," kata Saleh menambahkan.
Dia juga mempertanyan aapakah dalam pemberian bansos sebelumnya, 21 juta data itu masih menerima atau tidak. “Lalu, kenapa dengan mudah dilaporkan dan ditidurkan? Siapa penanggung jawab pendataannya?,"katanya.
Baca Juga: Merasa tidak Adil, Fraksi PPP DPRD Lebak Tolak Dana Hibah Bansos 2021
Saleh kemudian menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa saat menjabat Menteri Sosial. di era Khififah Indar Parawangsa, kata dia, sudah ada program satu pintu data kemiskinan yang diolah oleh Kementerian Sosial.
