Network
KABAR BANTEN – Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa mitigasi terintegrasi perlu diterapkan guna meminamilisir resiko bencana gempa bumi dan tsunami serta bencana lainnya.
Ia mengatakan, bencana alam yang bersumber dari geologi dan vulkanologi seperti gempa bumi, tsunami, gunung berapi, dan lain sebagainya, merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindari.
Hal tersebut disampaikan Dwikorita dalam kegiatan Forum Grup Discusion (FGD) yang berlangsung Jumat, 25 Juni 2021, yang bertujuan untuk memberikan gambaran kondisi terkini pengetahuan tentang ancaman gempa bumi dan tsunami di Indonesia terutama dari sumber non tipikal.
Selain itu, kegiatan tersebut juga untuk memberikan gambaran kemampuan BMKG dan instansi lain dalam upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami.
Dwikorita menjelaskan, kondisi wilayah Indonesia rawan bencana karena sebagian besarnya terdapat patahan-patahan lempeng bumi. Namun demikian, risiko dari bencana yang akan terjadi bisa diminimalisir dengan deteksi dini.
“Indonesia punya sejarah panjang kebencanaan. Mayoritas wilayah Indonesia merupakan daerah yang rawan akan terjadinya gempa bumi dan tsunami. Maka dari itu upaya mitigasi terintegrasi perlu diterapkan. Jangan sampai kita masih gagap,” ujar Dwikorita dikutip Kabar-Banten.com dari laman bmkg.go.id.
Baca Juga: Ramalan Denny Darko Terbukti, Italia Juara Euro 2020, Menang Dramatis dari Inggris
Ia menegaskan, Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 tahun 2019 tentang penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami harus diimplementasikan secara nyata.
“Tidak bisa K/L/D sendiri-sendiri dan masih mengedepankan ego sektoral karena yang menjadi taruhan adalah nyawa rakyat Indonesia,” ujar Dwikorita.
Baca Juga: Lionel Messi Menangis, Lukai Neymar di Ajang Copa America 2021, Endingnya Bikin Terharu
Dalam Perpres tersebut, kata dia, Presiden menekankan pentingnya pencegahan dan mitigasi dalam menghadapi kebencanaan. Koordinasi yang baik, menurut dia, akan mencegah dampak kerugian yang lebih besar.
“Masyarakat harus menjadi subjek dalam upaya mitigasi bencana. Dengan begitu masyarakat akan terdidik bagaimana memitigasi bencana, membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan, kemudian tanggap terhadap pemulihan dalam berbagai aspeknya apabila bencana benar-benar terjadi,” ujarnya.
Jika kesadaran masyarakat telah terbentuk, kata dia, maka ke depan masyarakat Indonesia tidak akan lagi berasumsi bahwa urusan bencana hanya menjadi urusan dan kewajiban Pemerintah, BMKG, BNPB, SAR, TNI, atau BPBD.
"Literasi kebencanaan masyarakat perlu kita tingkatkan. Terutama masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana," ujar Dwikorita.
Baca Juga: 4 Zodiak Paling Keibuan, Salah Satunya Ada Cancer, Berikut Ulasannya
"Ini pekerjaan rumah besar yang tidak bisa dikerjakan hanya oleh BMKG saja. Perlu kerja bersama dengan semua pihak hingga level desa," lanjut Dwikorita.
Saat ini, kata dia, BMKG tengah membangun dan memperkuat sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.
Baca Juga: Tes Kepribadian: Gambar Ini Akan Ungkap Sifat Asli Kamu, Coba Pilih Salah Satu
“Kajian dan riset terkait gempa bumi dan tsunami terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi High Performance Computing (HPC), Artificial intelligence (AI) dan big data, serta melibatkan Institusi Penelitian, Kerekayasaan, serta Perguruan Tinggi,” ujar Dwikorita.***
